Ikatan Alumni ITB Bantah Dukung Cagub di Pilkada DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan peluncuran buku

    Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan peluncuran buku "Telah Kupilih Jalan Hidupku Yang Baru Untuk Jakarta" di Wijaya, Jakarta Selatan, 7 Februari 2017. Tempo/Ammy Hetharia

    TEMPO.CO, Bandung - Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Ridwan Djamaluddin menyatakan IA ITB bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sebelumnya tersebar kabar bahwa kelompok alumni dan pengurus alumni cabang daerah mendukung dua dari tiga pasangan calon menjelang pilkada DKI pada 15 Februari 2017.

    "Ikatan Alumni ITB tidak terlibat dalam politik praktis seperti pilkada dan semacamnya," kata Ridwan, Kamis, 9 Februari 2017.

    Baca juga:
    Dosen UGM: Tudingan Kafir Seharusnya Tak Ada di Indonesia
    5 Tokoh Dunia yang Pernah Dirisak di Media Sosial

    Menurut dia, hak berpolitik bersifat individu. Organisasi tidak berpihak kepada para calon kepala daerah. "Klaim-klaim seperti itu bisa memecah belah," katanya. Pengurus pusat IA ITB kembali membuat klarifikasi secara tertulis, Kamis, 9 Januari 2017, terhadap informasi yang beredar di media sosial. Inti pernyataannya, IA ITB tidak mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

    Sikap itu menjadi pernyataan bantahan atas adanya klaim bahwa alumni ITB mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Anggota Ikatan Alumni ITB sangat heterogen, tidak mungkin hanya satu pilihan," kata Ridwan. Jumlah anggota IA ITB, menurut dia, sekitar 100 ribu orang.

    Sejauh ini belum ada sanksi organisasi secara resmi kepada pihak yang mengklaim hal tersebut. "Ada yang meminta IA ITB Jakarta mencabut pernyataan dukungan itu di media sosial," kata Ridwan. Organisasi rencananya akan segera membahas persoalan itu dalam rapat kerja nasional. Ridwan berharap kejadian seperti itu tidak terulang.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.