Kasus Panti Asuhan, Desy Ratnasari: Evaluasi Yayasan Swasta

Reporter

Desy Ratnasari, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional, di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Pekanbaru - Anggota Komisi VIII DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Desy Ratnasari meminta Dinas Sosial segera mengevaluasi perizinan pendirian yayasan yang mengelola panti asuhan dan jompo secara swasta. "Hendaknya Dinas Sosial lebih banyak meneliti, apakah benar ada pelaksanaannya," kata Desy, seusai mengunjungi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kamis, 9 Februari 2017.

Menurut Desy Ratnasari, hal tersebut perlu dilakukan secara berkala agar kasus penelantaran dan penganiayaan seperti yang terjadi di Yayasan Tunas Bangsa, Pekanbaru tidak terulang.  "Tentunya ini dilakukan secara berkala agar kasus serupa tidak terulang," ujarnya.

Baca:

Balita Tewas Penuh Luka, Pemilik Panti Asuhan Jadi Tersangka
Kasus Panti Asuhan, Pemilik Pernah Dilaporkan Atas Penculikan Anak

Menurut Desy, kasus hukum Yayasan Tunas Bangsa tidak serta merta menjadi tanggung jawab dinas sosial lantaran yayasan tersebut dikelola secara swasta. Meski demikian, dia meminta Kementerian Sosial membantu mengelola panti yayasan Tunas Bangsa yang terlantar.

"Yang bisa dilakukan Kemensos adalah berusaha membantu mereka yang masih hidup dan panti yang terlantar dikelola oleh pemerintah," ujarnya.

Baca juga:
Kasus Panti Asuhan, Polisi Temukan 12 Anak di Persembunyian
Kasus Panti Asuhan, Pemilik Pernah Dilaporkan Atas ...

Desy Ratnasari bersama rombongan Komisi VIII yang membidangi urusan sosial mengunjungi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan penanganan kasus penganiayaan dan penelantaran di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Pekanbaru.

Pertemuan bersama polisi berlangsug tertutup. Desy mengaku, kepolisian telah memaparkan segala proses hukum yang sedang berjalan. "Semoga cepat diselesaikan sehingga bisa segera dapat kepastian hukum," kata dia.

Desy Ratnasari menjelaskan, kasus Yayasan Tunas Bangsa ini menjadi catatan Komisi VIII untuk disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.  "Kami akan sampaikan agar pendirian administrasi panti yang akan dioperasionalkan segera ditertibkan," ujarnya.

RIYAN NOFITRA

Simak: Cuti Ahok Habis, Kenapa Presiden Disebut Bisa Langgar UU?






Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

11 jam lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

11 jam lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

11 jam lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

12 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

15 jam lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

22 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

2 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

2 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

2 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara