Pelesiran Napi Sukamiskin, Prosedur Pengawalan Dievaluasi

Reporter

Anggoro Widjojo keluar dari mobil Ambulans, yang mengantarnya dari Lapas Sukamiskin ke komplek Apartemen Gateway, Bandung. Sejak lapas Sukamiskin dikhususkan sebagai penjara koruptor lima tahun lalu, berbagai aturan dilanggar. Tempo/Rusman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak mengatakan kasus pelesiran narapidana Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat, mencoreng nama baik lembaganya. Ia berjanji akan meningkatkan pengawasan dan menyisir kembali standard operating procedure (SOP) pengawalan narapidana selama ini.

“Kalau anak buah saya melanggar, apakah SOP yang salah? Saya harus melihat itu lagi,” kata Wayan, Kamis, 10 Februari 2017. “Kalau ternyata anak buah saya yang menyimpang, penindakannya menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal.”

Baca: Napi Pelesiran Sukamiskin, Ini Temuan Tempo Vs Kementerian

Menurut Wayan, SOP pengawalan narapidana saat berobat keluar penjara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 24 menyebutkan tahanan yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal polisi.

Nyatanya, tim investigasi majalah Tempo menemukan fakta bahwa sejumlah tahanan di LP Sukamiskin pelesiran keluar penjara dengan berkedok berobat atau alasan lainnya. Seperti, terpidana suap hakim Mahkamah Konstitusi, Romi Herton, serta terpidana korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo.

Wayan mengaku kecewa atas adanya kasus pelesiran napi itu. Padahal, menurut dia, reformasi pelayanan telah diterapkan. "Itulah yang disebut nila setitik rusak susu sebelanga. Prestasi kita sudah setinggi langit. Ada rekor Muri dan sudah berapa orang jadi baik-baik, tapi ternyata masih saja ada yang bermain,” tutur dia.

Sementara itu, seorang polisi yang menjadi pengawal Anggoro Widjojo kini sedang diperiksa penyidik dari Profesi dan Pengamanan Polrestabes Bandung. Polisi berinisial R berpangkat brigadir kepala dari Kepolisian Sektor Arcamanik itu diduga melanggar prosedur pengawalan sehingga menyebabkan Anggoro kelayapan keluar penjara.

Baca: Kemenkum HAM: Bukti Pengawalan Anggoro Widjojo Tak Melekat

Berdasarkan izin yang diberikan pihak penjara, Anggoro semestinya berobat ke Rumah Sakit Sentosa pada 29 Desember 2016 lalu. Nyatanya, dia justru jalan-jalan menemui seorang perempuan dan masuk Apartemen Gateway, sekitar 3 kilometer dari LP Sukamiskin. “Dia mengaku tidak tahu prosedurnya. Tahunya hanya mengawal,” kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

Kuasa hukum Anggoro, Thomson Situmeang, membantah kabar kliennya jalan-jalan ke Gateway. "Setahu saya tidak pernah," katanya. Sedangkan kuasa hukum Romi, Sirra Prayuna, tidak bersedia berkomentar. “Langsung (ke Romi) saja,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan kasus itu menunjukkan belum adanya sikap jera pada diri terpidana kasus korupsi. “Itu menjadi keprihatinan kami karena efek jera yang kami inginkan tidak terjadi,” kata Agus.

REZKI ALVIONITASAR | AHMAD FIKRI | INDRI MAULIDAR

Simak juga:
5 Tokoh Dunia yang Pernah Dirisak di Media Sosial






Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

7 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

5 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

22 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

23 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

24 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

24 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.