Pengakuan Anggota DPR Kenapa Dibentak Bos PT Freeport

Reporter

Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhtar Tompo, mengaku tidak tahu pasti alasan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim bertindak kasar terhadapnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada hari ini, 9 Februari 2017. "Secara spesifik saya tidak tahu mengapa beliau bertindak demikian," ujar Mukhtar di Jakarta.

Mukhtar Tompo menyayangkan tindakan Chappy. "Padahal seharusnya dia mengerti posisi kami di DPR sebagai lembaga yang harus mengawasi kinerja pemerintah, termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan tambang oleh PT Freeport Indonesia," kata Mukhtar Tompo.

Baca: Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar

Berdasarkan pengakuan dari Mukhtar sebelumnya, Chappy Hakim menunjuk kepadanya dengan kasar ke arah dada, sambil membentaknya dengan suara keras. Kejadian tersebut terjadi seusai RDP antara Komisi Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset, dan Teknologi dan Lingkungan Hidup dengan sejumlah perusahaan tambang di Indonesia.

Mukhtar menduga, pemicu kemarahan itu mengenai pembangunan smelter. "Saya hanya katakan bahwa Freeport sepertinya tidak ada niat untuk membangun smelter karena terus ditunda-tunda, justru malah meminta izin untuk mengekspor konsentrat," kata dia.

Baca: Anggota DPR Mengaku Dibentak Bos Freeport, Begini Ceritanya

Mukhtar Tompo mengajukan sejumlah pernyataannya di akun Twitter pribadi @MukhtarTompo. Menurut Mukhtar, barangkali cuitannya tersebut juga menjadi sumber kekesalan dari Chappy. Mukhtar menulis di akun Twitter-nya bahwa Freeport telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Komitmen membangun smelter oleh Freeport, menurut Mukhtar Tompo, hanyalah sandiwara yang dibuat seperti sinetron berseri.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Gur Irawan Pasaribu juga membenarkan bahwa pertanyaan Mukhtar mengenai pembangunan smelter di Gresik yang barangkali menjadi penyebab kekesalan dari Chappy. "Pak Mukhtar bertanya soal mengapa laporan yang disampaikan Freeport tidak sesuai dengan kunjungan dari Komisi VII ke Gresik sekitar empat bulan yang lalu." Tak lama kemudian muncul kabar bahwa Mukhtar Tompo dipukul.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim membantah telah terjadi pemukulan terhadap Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtar Tompo. “Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Mukhtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan,” kata Chappy dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 9 Februari 2017. 

Chappy juga meminta maaf terjadi polemik berkelanjutan sehubungan dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR tersebut. Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan tambang termasuk PT Freeport Indonesia. Chappy menuturkan rapat dengar pendapat antara DPR dan 9 perusahaan tambang termasuk Freeport Indonesia berjalan kondusif dan konstruktif.

FAJAR PEBRIANTO | DANANG FIRMANTO






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

3 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

6 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

6 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

6 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

7 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

7 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

1 hari lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.