Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengakuan Anggota DPR Kenapa Dibentak Bos PT Freeport

image-gnews
Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhtar Tompo, mengaku tidak tahu pasti alasan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim bertindak kasar terhadapnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada hari ini, 9 Februari 2017. "Secara spesifik saya tidak tahu mengapa beliau bertindak demikian," ujar Mukhtar di Jakarta.

Mukhtar Tompo menyayangkan tindakan Chappy. "Padahal seharusnya dia mengerti posisi kami di DPR sebagai lembaga yang harus mengawasi kinerja pemerintah, termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan tambang oleh PT Freeport Indonesia," kata Mukhtar Tompo.

Baca: Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar

Berdasarkan pengakuan dari Mukhtar sebelumnya, Chappy Hakim menunjuk kepadanya dengan kasar ke arah dada, sambil membentaknya dengan suara keras. Kejadian tersebut terjadi seusai RDP antara Komisi Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset, dan Teknologi dan Lingkungan Hidup dengan sejumlah perusahaan tambang di Indonesia.

Mukhtar menduga, pemicu kemarahan itu mengenai pembangunan smelter. "Saya hanya katakan bahwa Freeport sepertinya tidak ada niat untuk membangun smelter karena terus ditunda-tunda, justru malah meminta izin untuk mengekspor konsentrat," kata dia.

Baca: Anggota DPR Mengaku Dibentak Bos Freeport, Begini Ceritanya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mukhtar Tompo mengajukan sejumlah pernyataannya di akun Twitter pribadi @MukhtarTompo. Menurut Mukhtar, barangkali cuitannya tersebut juga menjadi sumber kekesalan dari Chappy. Mukhtar menulis di akun Twitter-nya bahwa Freeport telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Komitmen membangun smelter oleh Freeport, menurut Mukhtar Tompo, hanyalah sandiwara yang dibuat seperti sinetron berseri.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Gur Irawan Pasaribu juga membenarkan bahwa pertanyaan Mukhtar mengenai pembangunan smelter di Gresik yang barangkali menjadi penyebab kekesalan dari Chappy. "Pak Mukhtar bertanya soal mengapa laporan yang disampaikan Freeport tidak sesuai dengan kunjungan dari Komisi VII ke Gresik sekitar empat bulan yang lalu." Tak lama kemudian muncul kabar bahwa Mukhtar Tompo dipukul.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim membantah telah terjadi pemukulan terhadap Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtar Tompo. “Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Mukhtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan,” kata Chappy dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 9 Februari 2017. 

Chappy juga meminta maaf terjadi polemik berkelanjutan sehubungan dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR tersebut. Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan tambang termasuk PT Freeport Indonesia. Chappy menuturkan rapat dengar pendapat antara DPR dan 9 perusahaan tambang termasuk Freeport Indonesia berjalan kondusif dan konstruktif.

FAJAR PEBRIANTO | DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

21 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

1 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

3 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

3 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

3 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.