KPK Jemput Paksa Bupati Halmahera jika Pekan Depan Mangkir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengancam akan menjemput paksa Bupati Halmahera Timur Rudy Irawan untuk bersaksi di hadapan penyidik. Sebabnya, sudah dua kali dipanggil, Rudy selalu mangkir.

    "Dilakukan pemanggilan atas dasar perintah hakim, Rudy Irawan, Bupati Halmahera Timur, sudah dipanggil dua kali tidak datang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Februari 2017.

    Baca: Cegah Korupsi di PUPR, Menteri Basuki Bentuk Zona Integritas

    Febri mengatakan pemeriksaan terhadap Rudy terkait dengan dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Pemanggilan Rudy, kata Febri, merupakan perintah majelis hakim yang memutus perkara suap PUPR dengan terdakwa Amran H.I. Mustary.

    Menurut Febri, penyidik akan memberi kesempatan kepada Rudy untuk datang saat pemeriksaan pada 13 Februari 2017. Namun, jika ia mangkir lagi, KPK terpaksa menjemput paksa.

    "Sebaiknya saksi hadir. Kalau tidak hadir pemanggilan ketiga ini akan dipertimbangkan panggilan paksa," kata Febri.

    Sebelumnya, di persidangan dengan terdakwa Amran, seorang saksi bernama Imran Djumadil mengatakan Rudy pernah mendapatkan duit Rp 6,1 miliar dari pengusaha pemenang tender proyek PUPR. 

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak pula: Temui Rizieq, Wiranto: Tepis Isu Miring Aksi 112


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.