Alasan SBY Sering Curhat di Twitter Menurut Jimly

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Twitter Presiden SBY. Twitter.com/SBYudhoyono

    Twitter Presiden SBY. Twitter.com/SBYudhoyono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan wajar jika Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono curhat di Twitter.

    Baca juga: SBY Sering Curhat di Twitter, Jimly: Kita Nikmati Saja

    "Sebab, sebagai Ketua Umum Partai, SBY pastinya diminta oleh para anggotanya untuk angkat bicara," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

    Menurut Jimly, curhatan SBY di media sosial merupakan gambaran sikapnya sebagai mantan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Sehingga, wajar saja jika SBY kerap mengemukakan pendapatnya kepada publik.

    "Jadi kalau dia punya pandangan berbeda dengan mantan presiden yang satu lagi, Megawati (Soekarnoputri), biar aja. Itu perbedaan antara dua pribadi dan dua partai," ujar Jimly.

    Baca juga: SBY Curhat Via Twitter: Mulai Munir, Hoax, sampai 'Digruduk'  

    SBY tercatat beberapa kali mengeluh lewat akun resmi Twitternya, @SBYudhoyono. Senin, 6 Februari 2017, SBY menulis via Twitter soal rumahnya yang 'digeruduk' massa.

    "Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," cuit SBY sekitar pukul 15.05 WIB, Senin, 6 Februari.

    Selain soal kedatangan orang di depan rumahnya, SBY menuliskan kekecewaannya karena merasa tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri. "Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberi tahu saya. *SBY*," tulis SBY.

    Keluhan SBY via Twitter bukan kali pertama. Pada Oktober tahun lalu, Presiden Indonesia keenam itu juga mengeluh melalui Twitter. Ketika itu, muncul wacana SBY menyimpan dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.