Polemik Panglima TNI-Menhan, Fadli Zon: Kelemahan Eksekutif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai perbedaan pendapat antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terjadi karena koordinasi yang tidak berjalan.

    ”Saya kira salah satu kelemahan di pemerintahan ini adalah koordinasi. Koordinasi antara instansi dan lembaga di eksekutif,” kata Fadli, yang juga politikus Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

    Baca:
    Panglima TNI-Menhan Tak Sinkron, Wiranto: Saya Tertibkan

    Sebelumnya, Gatot mengeluh di depan Komisi Pertahanan DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebab, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama pada Bab II, menempatkan panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.

    Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengetahuannya. Padahal pengadaan helikopter itu dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Pengadaan itu direncanakan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer.

    Menurut Fadli, polemik di antara keduanya tidak perlu terjadi. “Seharusnya hal-hal yang sudah jadi standar baku dalam pengadaan pengajuan alutsista ini tidak boleh terjadi,” tuturnya. Polemik tersebut, kata dia, tak akan terjadi jika keduanya ada koordinasi.

    Sayangnya, Fadli menilai koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik. “Kewenangan sudah diatur sebetulnya, siapa yang bisa ajukan, siapa yang bisa mengadakan alutsista itu.” Fadli memperingatkan, insiden ini tidak boleh terjadi di negara yang tertib administrasi.

    ARKHELAUS W.

    Baca: Panglima TNI-Menhan Tak Sinkron, Wiranto: Saya Tertibkan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.