Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pers, Fadli Zon: Media-Media Kita Makin Partisan

image-gnews
Sejumlah media mengerumuni Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016.  Fadli Zon berjanji mengembalikan biaya penjemputan Shafa Sabila, 18 tahun, yang telah dikeluarkan Konsulat Jenderal RI di New York. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah media mengerumuni Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Fadli Zon berjanji mengembalikan biaya penjemputan Shafa Sabila, 18 tahun, yang telah dikeluarkan Konsulat Jenderal RI di New York. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional bagi praktisi media. Politikus partai Gerindra itu mengharapkan agar pers di Tanah Air terus berkembang, semakin obyektif, dan terus memainkan fungsi kontrolnya. "Kami berharap bahwa pers bisa menjadi alat kontrol yang kredibel," kata Fadli melalui siaran tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.

Fadli Zon mengatakan kualitas demokrasi dan jurnalisme itu saling bertautan. Sebab, menurut dia, bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang perlu membenahi diri agar kualitas demokrasi semakin baik. "Namun pers juga harus terus memperbaiki posisinya," ujarnya.

Baca juga:

Jokowi: Mudah Kendalikan Media Mainstream daripada Medsos

Sejumlah Perbedaan Media Arus Utama dan Medsos Versi Jokowi

Fadli melihat, ada berbagai persoalan terkait berkembangnya konglomerasi media saat ini. Kondisi itu, kata Fadli, membuat kepemilikan media jadi terkonsentrasi kepada segelintir pemodal dan membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kesulitan itu, Fadli menuturkan semakin bertambah besar manakala para pemilik media ikut terjun ke kancah politik secara langsung. "Tak heran, meskipun hari ini secara resmi sebenarnya tidak ada lagi koran atau media partai, sebagaimana yang pernah berkembang pada tahun 1950-an, kami mendapati media-media kita justru terlihat makin partisan," katanya.

Baca pula: HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax di Media Sosial

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fadli menilai, keintiman hubungan pers dengan kekuasaan membuat pers kehilangan fungsi kontrolnya. Sehingga, tantangan pers ke depannya pun semakin berat. Salah satunya, dia menyebutkan, tentang obyektivitas yang menjadi masalah serius saat ini. Persoalan lainnya adalah hoax dan berita-berita palsu.

Di tengah era digital, Fadli mengamati bahwa media online semakin masif, Selain terus berkembang, semua orang dihadapkan dengan berita-berita palsu, hoax yang mengarah ke pencemaran nama baik, fitnah dan sarat nuansa kepentingan politik. Karena itu, ia pun meminta agar hoax dicegah mulai dari hulu. "Mulai dari regulasi provider. Akun-akun palsu dan anonim yang tak bertanggungjawab harus diberantas," kata dia.

FRISKI RIANA

Simak:
Tak Hadiri Panggilan KPK, Yasonna: Saya Bertolak ke Hongkong
Napi Pelesiran Sukamiskin, Ini Temuan Tempo Vs Kementerian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

27 menit lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

31 menit lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

7 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

18 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

23 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

23 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

3 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.