Pelawak Qomar 'Empat Sekawan' Dilantik Jadi Rektor di Brebes  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelawak senior Nurul Qomar (kanan) dilantik menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes, 9 Februari 2017. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz

    Pelawak senior Nurul Qomar (kanan) dilantik menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes, 9 Februari 2017. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz

    TEMPO.CO, Brebes – Pelawak senior, Nurul Qomar, dilantik menjadi rektor Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes. Pelantikan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI ini digelar di auditorium kampus setempat pada Kamis, 9 Februari 2017.

    Qomar diangkat menjadi rektor sebagaimana surat Keputusan nomor 001/SK/YMS/H/2017. Berdasarkan SK tersebut, pria bergelar doktor itu rencananya menjabat rektor selama empat tahun atau periode 2017-2021.

    Pendiri sekaligus mantan anggota grup lawak empat sekawan itu menyampaikan rasa syukurnya dengan amanah yang baru diembannya. “Alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai rektor,” ujar Qomar.

    Baca juga:
    Terancam Dibubarkan, Novel FPI: Aksi 112 Tetap Jalan
    Ketua GNPF MUI, Pencucian Uang, dan Dana Aksi Bela Islam

    Qomar mengaku tidak menyangka aktivitasnya berpindah haluan menjadi seorang akademikus. Dia pun mengaku tak bisa menolak tawaran ini. “Yang jelas, ini sesuatu yang langka bagi saya,” kata Qomar saat ditemui wartawan sebelum pelantikan.

    Qomar pun berencana fokus menjadi memimpin kampus swasta di daerah penghasil bawang terbesar ini. “Semua harus dilakukan dengan fokus,” tuturnya.

    Hingga berita ini ditulis, prosesi pelantikan masih berlangsung. Hadir dalam acara itu, rekan Qomar yang juga anggota grup lawak empat sekawan, Derri dan Eman.

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

    Baca:
    Aksi 112, Begini Penolakan Ulama Muhammadiyah dan NU Depok
    Somasi 3 x 24 Jam Tak Digubris, ACTA Ancam Gugat Mendagri



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.