Jika Pilkada Aceh Damai, Cermin Syariat Islam Berjalan Baik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, Aceh, 24 September 2016. Enam pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur dan 100 lebih pasangan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota dari 20 kabupaten/kota diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. ANTARA FOTO

    Bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, Aceh, 24 September 2016. Enam pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur dan 100 lebih pasangan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota dari 20 kabupaten/kota diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Soedarmo, menyebutkan, pilkada Aceh bukan hanya menjadi perhatian secara nasional, tapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Alasannya, Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lain, karena Aceh memberlakukan syariat Islam.

    ”Apa syariat Islam berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Aceh? Kalau Aceh bisa melangsungkan pilkada secara damai, hal itu bisa mencerminkan syariat Islam berjalan baik di Aceh,” kata Soedarmo di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Rabu, 8 Januari 2017.

    Baca juga:
    Pilkada Serentak 2017, BIN: Papua dan Aceh Paling Rawan

    Menurut dia, kesuksesan pilkada Aceh sangat berpengaruh pula bagi Indonesia dalam menjaga demokrasi di negeri ini. “Dunia akan yakin bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan berjalan baik,” katanya.

    Ketika membuka Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Akhir Pilkada Serentak Tahun 2017, Soedarmo pun mengungkapkan Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja punya tugas besar untuk menyukseskan pilkada Aceh yang akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017.

    Baca pula:
    Plt Gubernur Aceh: Pilkada Akan Aman, Warga Jangan Takut
    Menkopolhukam Wiranto Yakin Pilkada Aceh Sukses

    “Dua instansi ini adalah mata dan telinganya pemerintah daerah dalam gelaran pilkada nanti,” ujarnya.

    Soedarmo meminta penyelenggara pemilu serta Kesbangpol dan Satpol PP memantau kegiatan seluruh calon dan pendukung calon pada masa tenang. “Minggu tenang (12-14 Februari) adalah masa kritis,” ujarnya.

    Soedarmo mengakui, akan berakhir jabatan sebagai plt Gubernur saat minggu tenang. Tapi dia berjanji akan memantau sepenuhnya pelaksanaan pilkada Aceh sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri. “Saya punya wewenang untuk mengkoordinasikan dengan semua penyelenggara pilkada, dan saya akan di sini (Provinsi Aceh) sampai proses pemilihan selesai,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Nasir Zalba menyebutkan dinas yang ia pimpin dan juga Satuan Polisi Pamong Praja punya tugas besar menjelang berlangsungnya pilkada Aceh.

    ”Kami akan memantau jalannya pemilihan yang akan segera berlangsung, sementara Satpol PP nanti di minggu tenang akan membersihkan alat peraga kampanye para calon,” ujar Nasir.

    ADI WARSIDI

    Simak: Sertu Danang, Penerjun TNI Kopassus itu Dimakamkan Hari ini



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.