Aksi 112, Begini Penolakan Ulama Muhammadiyah dan NU Depok  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ratusan ribu massa aksi Damai 212 memadati kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat 2 Desember 2016. Aksi Damai 212 kali ini merupakan lanjutan dari aksi damai sebelumnya yang telah digelar pada 4 November lalu. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Depok - Sejumlah pihak menyerukan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa yang direncanakan digelar pada Sabtu, 11 Februari 2017. Tak terkecuali di Depok. Beberapa ulama atau pengurus organisasi kemasyarakatan mengimbau anggotanya tak usah ke Jakarta dengan berbondong untuk mengikuti long march yang telah ditegaskan oleh Polda Metro Jaya dilarang tersebut.

Ketua Muhammadiyah Depok Idrus Yahya mengatakan sesuai pimpinan Muhamadiyah pusat di Yogyakarta, pihaknya telah melarang jemaah ikut ke Jakarta untuk aksi 112. "Muhammadiyah tidak ikut. Tapi, ambil manfaat dan mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya tidak usah ikut," ujarnya.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Depok Raden Salamun menyatakan pihaknya akan patuh kepada putusan Pengurus Besar NU. "Kami taslim atau mengikuti, dan tidak akan turun. Bahkan, melarang warga NU ikut," ujarnya.

Baca:
Polda Metro Jaya Tegaskan Larangan Aksi Long March 11 Februari

Namun, NU Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Namun, jika warga NU ikut aksi 112, mereka dilarang membawa atribut NU. 

Menurut dia, semangat NU melarang warga ikut aksi itu untuk menjaga kondusifitas pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017. "Poinnya jaga pelaksanaan pilkada serentak agar kondusif. Jadi, warga NU tidak perlu ikut," ucapnya.

Simak:
Rencana Aksi 112, Ini Perintah Plt Gubernur ke Para Lurah

Menurut dia, 60 persen warga Depok dari kalangan NU. Aksi 112 di Jakarta, kata dia, tidak ada kepentingannya dengan warga Depok. "Demo-demo sebelumnya tidak murni urusan pilkada. Tapi, ditunggangi kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan Indonesia ini tertib dan damai."

NU Depok akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut aksi tersebut. Bahkan, pihaknya akan memproses jika ada warga Depok, yang membawa atribut NU untuk ikut aksi 112. "Sebaiknya bantu polisi untuk berdoa dan istigasah di rumah masing-masing agar pilkada lancar dan tertib," ucapnya.

IMAM HAMDI

Baca juga:
Terancam Dibubarkan, Novel FPI: Aksi 112 Tetap Jalan






Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

16 jam lalu

Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

Teknik pengelolaan limbah kotoran manusia atau tinja Kota Depok diapresiasi hingga dunia internasional.


RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

BEM UI menyatakan akan menngkonsolidasikan gelombang penolakan besar terhadap pengesahan RKUHP.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

1 hari lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Satpol PP Depok Datangi SDN Pondokcina 1 saat Ujian Berlangsung, PSI: Jangan Memperkeruh

1 hari lalu

Satpol PP Depok Datangi SDN Pondokcina 1 saat Ujian Berlangsung, PSI: Jangan Memperkeruh

Pemkot Depok bakal menggusur SDN Pondokcina 1 pada 9 Desember 2022. Bekas lahannya akan dipakai untuk membangun masjid


Siswa SDN Pondokcina 1 Sedang Ujian, Pemkot Depok Datang Bawa Satu Peleton Satpol PP

1 hari lalu

Siswa SDN Pondokcina 1 Sedang Ujian, Pemkot Depok Datang Bawa Satu Peleton Satpol PP

Pemkot Depok berkukuh ingin menggusur SDN Pondokcina 1 demi membangun masjid di Jalan Margonda


Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

2 hari lalu

Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto melempar bola panas kisruh SDN Pondokcina 1 kepada orang tua.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

2 hari lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

2 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

2 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

2 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP