Siswa SD Banyuwangi Diwajibkan Kunjungi Perpustakaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.COBanyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewajibkan siswa sekolah dasar di daerah itu mengunjungi perpustakaan minimal sepekan sekali dalam rangka meningkatkan minat baca di kalangan pelajar.

    "Tidak hanya membaca, mereka juga diminta membuat ringkasan buku yang telah dibacanya," kata Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 8 Februari 2017.

    Ia mengatakan kewajiban mengunjungi perpustakaan merupakan salah satu cara mendorong budaya membaca sejak dini di kalangan masyarakat. Membangun budaya baca tidak dapat dipisahkan dari buku dan perpustakaan.

    Baca juga:
    Standardisasi Khatib, Kiai Lirboyo: Negara Sudah Terlalu Jauh
    SBY: Jangan Ada Islamophobia dan Kristenphobia di Indonesia

    "Di awal memang perlu kami sedikit memaksa siswa untuk datang ke perpustakaan, untuk membentuk kebiasaan. Setelah mereka terbiasa dengan rutinitas ini, harapan kami, tumbuh minat baca pada tiap siswa," kata Anas.

    Anas menjelaskan, peran perpustakaan di sebuah negara sangat penting. Perpustakaan adalah institusi yang turut berperan melestarikan kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebuah bangsa. "Perpustakaan menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan suatu negara. Apa yang dihasilkan oleh generasi-generasinya, ada di sana," ujarnya.

    Anas menambahkan, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh minat baca masyarakatnya. Terlebih saat ini dihadapkan pada kenyataan rendahnya minat baca penduduk Indonesia, termasuk di kalangan anak-anak. Dia menyebut data UNESCO menunjukkan pada 2012 persentase minat baca anak Indonesia sekitar 0,001 persen saja. Perbandingannya, hanya satu dari 10 ribu anak yang mempunyai kegemaran membaca. "Ini tantangan kita bersama," ucapnya.

    Karena itu, kata Anas, perlu dilakukan pendekatan khusus untuk menumbuhkan kecintaan siswa pada buku. "Menambah pengetahuan itu kuncinya, ya, baca buku," kata Anas.

    Anas telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Dari sisi sarana dan prasarana, selain menyediakan mobil dan motor perpustakaan keliling yang bertugas di seluruh wilayah Banyuwangi, pemkab juga mewajibkan di setiap kantor desa diadakan perpustakaan desa. Ada tiga mobil keliling yang setiap harinya mengunjungi sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi.

    "Seiring dengan program Smart Kampung, di tiap kantor desa harus disediakan perpustakaan," kata Anas.

    Baca juga:
    Begini Ketatnya Blok Super Maximum Security LP Gunungsindur
    Kapolda Jatim Kunjungi Kediaman Pengurus Besar NU

    Selain itu, Banyuwangi kini menyiapkan container library yang diletakkan di sejumlah titik strategis. Untuk tahap awal dibangun di dekat Stadion Diponegoro. Kontainer tersebut berisi beragam buku dengan suasana di sekitarnya dibangun senyaman mungkin.

    "Kontainernya sudah datang, sekarang sedang didesain dan ditata isinya. Tahun ini juga akan kita tambah kontainer serupa di sejumlah titik, termasuk di destinasi wisata," kata Anas.

    Untuk menambah perpustakaan yang mudah dijangkau oleh publik, Anas juga menginstruksikan perpustakaan milik sekolah dibuka bagi umum. "Kemarin sudah resmi Perpustakaan SMPN 1 dibuka untuk publik. Ini bertahap semua sekolah harus membuka perpustakaannya untuk umum," ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Abdul Kadir menambahkan, program mewajibkan berkunjung ke perpustakaan daerah dilakukan sejak Februari 2017.

    Masing-masing sekolah diwajibkan mengirim 50-100 siswanya setiap minggunya. Dengan skema itu, satu siswa paling tidak berkunjung ke perpustakaan sekali dalam sepekan. "Selain membaca buku, anak-anak juga diwajibkan membuat resume buku yang telah dibacanya," kata Kadir.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.