Sidang Ahok, LPSK Ingatkan Azas Persamaan Hukum bagi Saksi

Reporter

Terdakwa dugaan kasus penistaan agama yang juga Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya saat menjalani sidang ke-9 yang beragenda mendengarkan keterangan saksi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 7 Februari 2017. Foto: Grandyos Zafna/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan bahwa dalam persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berbagai pihak harus memahami azas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Hal tersebut, kata Hasto, juga berlaku untuk saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Artinya, apa pun latar belakang saksi maka hal itu dikesampingkan ketika mereka hadir di persidangan. Ia menyampaikan hal itu menyikapi adanya reaksi yang berlebihan atas adanya pertanyaan penasehat hukum dan terdakwa kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ma'ruf Amin.

Baca: Kasus Ahok, LPSK Imbau Tak Bawa Isu ke Luar Persidangan  

"Dalam persidangan yang dinilai adalah keterangan, bukan latar belakang. Siapa pun orangnya, ketika di peradilan maka kedudukannya sama sesuai dengan status dalam hukum acara", ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Februari 2017.

Di dalam persidangan, Hasto menilai semua pihak berhak ‘ngotot’ membela kepentingannya masing-masing. Sebab, dia melanjutkan, baik jaksa ataupun pengacara secara hukum memiliki tujuan yang berseberangan. Meski begitu, dia menilai hal tersebut  wajar.

Baca: Mendekati Pilkada DKI, Sidang Ahok Pindah Hari Senin  

Hasto menuturkan, pihaknya mendapatkan desakan dari beberapa pihak agar LPSK melindungi sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus Ahok ini. Lembaganya pun, kata dia, akan memberikan perlindungan jika ada ancaman dan saksi memberikan kesaksian disertai itikad baik sesuai yang disyaratkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Itikad baik harus menjadi dasar bagi semua orang yang menjadi pelapor maupun saksi jika memang benar-benar ingin tercapai peradilan yang sehat,” kata Hasto.

LARISSA HUDA







Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

9 jam lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

9 jam lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

3 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

4 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

5 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

5 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

9 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

11 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.


Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

11 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

Anies Baswedan menyebut tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hotel yang sama.


Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

11 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

Anies Baswedan tak menjawab ketika ditanya apakah membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ketika bertemu 3 pimpinan partai politik.