Disebut Melarang Aksi di Masa Tenang, Wiranto: Itu Keliru  

Reporter

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan dirinya tak pernah melarang unjuk rasa. Dia menduga perkataannya beberapa waktu lalu tak disampaikan dengan tepat.

”Yang larang siapa? Demo itu hak warga negara, tapi ada aturan. Kami larang kalau sudah melanggar aturan,” ujar Wiranto saat bertemu dengan awak media dan tokoh masyarakat dalam acara Coffee Morning di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017.

Dia mengaku tahu betul mengenai aturan berunjuk rasa, salah satunya karena terlibat langsung dalam pembuatan Undang-Undang tentang Menyatakan Pendapat di Depan Umum. “Karena saya ikut buat pada 1999 itu. Intinya kebebasan silakan, tapi jangan mengganggu kebebasan orang lain.”

Baca:
Ini Imbauan PP Muhammadiyah Soal Rencana Aksi 112
Polri Bantah Datangkan Brimob untuk Amankan Aksi 112

Suatu unjuk rasa, kata dia, harus dikoordinasikan agar berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan tersebut harus jelas jumlah massanya, temanya, serta durasi pelaksanaannya.

Wiranto sempat berkelakar menyebut kekeliruan memahami pernyataannya sebagai “kelirunisasi”.

”Dibilang melarang, itu ‘kelirunisasi’, dibuat keliru. Dipotong ‘Wiranto melarang unjuk rasa’, kalau jadi ‘Wiranto melarang unjuk rasa yang melanggar aturan’ kan selesai,” dia menjelaskan.

Kabar pelarangan itu muncul sejak munculnya imbauan Wiranto tentang keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Seusai rapat terbatas tentang keamanan pilkada di kantornya, Wiranto sempat meminta semua pihak menjaga ketertiban di masa tenang pilkada. Masa tenang itu terhitung sejak 12 Februari hingga hari pencoblosan pada 15 Februari.

”Yang pasti dalam minggu tenang tak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan akan ditindak tegas,” kata dia, Senin, 6 Februari.

Wiranto menekankan sudah ada aturan dari penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, tentang masa tenang menjelang pencoblosan.

”Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan beri arahan, soal mana yang dilarang dan tak dilarang (dalam masa tenang),” kata Wiranto lagi.

YOHANES PASKALIS







Mahasiswa BEM SI Tangkap Penyusup saat Demo di Patung Kuda Karena Keliru Pakai Jaket Almamater

2 hari lalu

Mahasiswa BEM SI Tangkap Penyusup saat Demo di Patung Kuda Karena Keliru Pakai Jaket Almamater

Mahasiswa dari BEM SI menangkap seorang penyusup karena keliru menggunakan jaket almamater saat demo di Patung Kuda. Diserahkan ke polisi.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

3 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

6 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

6 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

6 hari lalu

Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

Pemilihan tempat demonstrasi ini menurut Fadil sangat tepat, tidak saja bagi kelompok demonstran, tapi juga bagi anggota kepolisian dan warga.


Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

6 hari lalu

Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Monas untuk pengamanan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta.


Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

9 hari lalu

Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

Pengelola Monas sebut usulan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran soal lokasi demo di Monas perlu dibahas lebih lanjut di level pimpinan.


Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

9 hari lalu

Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

Blokir dilakukan di tengah meluasnya aksi demonstrasi di Iran atas kematian Mahsa Amini. Kebijakan disinyalir sebagai upaya mengekang gerakan protes.


Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

9 hari lalu

Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

Kapolda Metro Fadil Imran berharap ide pemindahan lokasi demonstrasi dari Patung Kuda ke Monas bisa segera terealisasi.


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

9 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.