Sering Curhat di Twitter, SBY Dianggap Seperti Anak Kecil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berpidato pada Dies Natalis 15 Tahun Partai Demokrat dan Pembukaan Rampimnas 2017 di Jakarta, 7 Februari 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berpidato pada Dies Natalis 15 Tahun Partai Demokrat dan Pembukaan Rampimnas 2017 di Jakarta, 7 Februari 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko, menilai sikap mantan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, bak anak kecil yang sedang mencari perhatian. Sebab, akhir-akhir ini, SBY serba emosional dan sensitif.

    "Tampaknya sikap ini merupakan manifestasi salah satu strategi pertarungan politik pilkada DKI Jakarta, Strategi Politik Terzalimi," kata Joanes dalam siaran pers, Rabu, 8 Februari 2017.

    Baca: SBY: Jangan Ada Islamofobia dan Kristenofobia di Indonesia

    Menurut Joanes, strategi yang dilakukan SBY dan pendukungnya ini terkesan mencari perhatian. Bahkan cenderung mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sedang fokus bekerja.

    Joanes berpendapat, respons SBY terhadap berbagai serangan yang ditujukan kepadanya berbeda sekali dengan yang apa dilakukan Jokowi. Misalnya, kala Jokowi disadap saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia tak emosional.

    Selain itu, kata Joanes, juga soal demo yang dilakukan sekelompok massa di rumah orang tua Jokowi di Solo. "Apa reaksi Presiden Jokowi? Dia  tidak  menanggapi dengan emosional, apalagi  bercurhat ria dengan  'memelas' di sosial media," ujarnya. "Dia, lebih-lebih, tidak pernah  mengerahkan kekuasaannya untuk menanggapi demo tersebut."

    Baca: Merasa Kerap Dirisak, SBY Dukung Pemerintah Tertibkan Medsos

    Menurut Joanes, tak ada yang menzalimi SBY. Namun yang terjadi adalah orang-orang di sekitar SBY yang menariknya menjadi sosok partisan dan bukan negarawan yang bijak.

    Joanes mengatakan Duta Joko Widodo akan mendukung dan menaruh hormat besar jika SBY berkenan mencurahkan sumbangsih dengan membantu Jokowi memberikan solusi. Di antaranya soal mangkraknya berbagai proyek yang terjadi di masa pemerintahan SBY, seperti proyek Hambalang, 34 proyek pembangkit listrik, pembangunan rel kereta api, dan kasus Bank Century. Selain itu, pembunuhan Munir yang hampir selama pemerintahan SBY tidak bisa diungkap secara terbuka.

    "Bangsa ini tidak akan besar kalau para mantan pemimpinnya tidak berjiwa besar dan negarawan," kata Joanes. Duta Joko Widodo menyarankan agar SBY sebaiknya mencontoh jejak dan teladan B.J. Habibie. Menurut Joanes, Presiden Indonesia ke-3 itu telah menjadi seorang pandita bijaksana.

    Baca: Ajak Kader Pilih Agus, SBY Nyanyikan Lagu Ahmad Dhani  

    SBY beberapa kali mengeluh lewat akun resmi Twitternya, @SBYudhoyono. Senin, 6 Februari 2017, SBY menulis via Twitter soal rumahnya yang 'digeruduk' massa.

    "Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," cuit SBY sekitar pukul 15.05 WIB, Senin, 6 Februari..

    Selain soal kedatangan orang di depan rumahnya, SBY menuliskan kekecewaannya karena merasa tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri. "Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberi tahu saya. *SBY*," tulis SBY.

    Keluhan SBY via Twitter bukan kali pertama. Pada Oktober tahun lalu, Presiden Indonesia keenam itu juga mengeluh melalui Twitter. Ketika itu, muncul wacana SBY menyimpan dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak juga:
    Penjelasan Pejabat BIN Soal Netralitas dalam Pilkada
    Buntut Napi Sukamiskin Pelesiran, Menteri Yasonna Janjikan Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.