Suap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur Dwi Widodo (DW),sebagai tersangka kasus dugaan suap proses penerbitan paspor dan calling visa

    "Menetapkan DW, Atase Imigrasi KBRI di Malaysia sebagai tersangka," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

    Febri mengatakan Dwi diduga menerima suap total Rp 1 miliar dalam penerbitan paspor menggunakan metode reach out tahun 2016 dan penerbitan calling visa tahun 2013-2016. Ia diduga meminta imbalan kepada agen perusahaan (makelar) atas pembuatan paspor bagi WNI di Malaysia yang rusak atau hilang.

    Lihat video:
    Kepala BNP2TKI Gelar Rapat Tertutup dengan Pimpinan KPK 

    KPK juga telah menggeledah kediaman Dwi di daerah Depok pada Senin, 6 Februari 2017, untuk kepentingan penyidikan. Dari lokasi penggeledahan KPK menyita sejumlah dokumen.

    Febri menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari inspeksi pelayanan publik yang dilakukan Malaysia Anti Corruption Commission (MACC) di Kuala Lumpur. Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menjalin kerja sama dengan MACC sejak pertengahan 2016. 

    Simak pula:
    Sidang Ahok, Saksi Ahli MUI Tegaskan Ahok Menistakan Agama

    Saat ini, ujar Febri, KPK dan MACC tengah melakukan penyidikan terkait dengan subyek hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. MACC menangani penyidikan terhadap perusahaan Malaysia yang terindikasi memberi suap. Sedangkan KPK menangani penyidikan terhadap Dwi.

    Dari kasus ini, Dwi disangkakan Pasal 12-a atau Pasal 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    DENIS RIANTIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.