TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta masyarakat menahan diri untuk berdemo menjelang pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017. Ini dilakukan agar masyarakat bisa melakukan refleksi menjelang hari pencoblosan.
"Berbagai macam aksi, lebih-lebih jelang pilkada ini, itu sebaiknya tidak dilakukan. Sudahlah, agar kita ada jeda untuk berefleksi," Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Haedar mengatakan ini menjawab pertanyaan soal sikap Muhammadiyah tentang rencana aksi damai 112 pada Sabtu mendatang. Dia mengatakan berbagai aksi yang telah dilakukan sudah cukup, dan tidak perlu ada aksi lanjutan. Upaya ini juga dilakukan agar tidak membuka ruang baru di masyarakat untuk saling berselisih tentang berbagai hal.
Baca:
Larangan Pengerahan Massa di Masa Tenang, Ini Dasarnya
Polisi Deteksi Pergerakan Massa Aksi 112 dari Jawa Timur
Dia juga mengimbau semua tokoh untuk menjaga perkataan menjelang pilkada. "Kami imbau pada semua tokoh, partai, dan lainnya, untuk merawat kata untuk tidak saling melontarkan perkataan yang membikin saling respons, lalu yang muncul saling bersengketa," kata Haedar.
Seperti diketahui Forum Umat Islam berencana melakukan aksi damai pada Sabtu, 11 Februari 2017. Aksi damai itu rencananya digelar dengan titik kumpul di Monas, lalu bergerak ke Sudirman-Harmoni.
AMIRULLAH SUHADA
Simak juga:
Menhan Anggap Keluhan Panglima TNI ke DPR Tak Berlebihan
