Panglima TNI Mengeluh, Menhan: Jangan Diungkit-ungkit Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak ingin keluhan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal penggunaan anggaran melebar ke mana-mana. Ryamizard meminta keluhan itu tidak diungkit ungkit lagi.  "Sudah saya sampaikan, jangan diungkit-ungkit lagi," ujar Ryamizard usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Februari 2017. 

    Sebelumnya, Gatot mengeluh di depan anggota DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebab, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama Bab II-nya, menempatkan Panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran. 

    Simak:
    Begini Jejak Ribut-ribut Pembelian Heli AW 101
    Pembelian Heli AW 101 Batal, Ini Alasan Panglima TNI

    Menurut Gatot, menempatkan dirinya sejajar dengan kepala unit organisasi berarti sama saja dengan meniadakan Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI tak lagi bisa membuat kebijakan prioritas penganggaran, tak terkecuali proporsionalitas antar angkatan, yang bisa ia pertanggungjawabkan.

    Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengathuannya. Padahal, pengadaan helikopter itu dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Belakangan, ketahuan bahwa pengadaan itu direncanakan oleh TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer.

    Baca: Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron

    Ryamizard melanjutkan, pernyataannya bahwa Permen yang dikeluhkan oleh Gatot itu sesungguhnya tak perlu dipermasalahkan. Sebab, kata ia, hak perencanaan anggaran ada di tangan siapa saja sudah jelas di Permen tersebut dan memenuhi semua kepentingan. 

    Ryamizard tidak menutup peluang perubahan terhadapPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 itu baik untuk dievaluasi, direvisi, atau bahkan pencabutan. Meski begitu, Ryamizard merasa belum perlu ada evaluasi.  "Itu kan sudah dieksekusi, tidak ada masalah." 

    ISTMAN MP 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.