Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menhan Anggap Keluhan Panglima TNI ke DPR Tak Berlebihan  

image-gnews
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpose dengan senjata di helikopter SAR tempur EC-725 Super Cougar pesanan Kementerian Pertahanan di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 25 November 2016. TEMPO/Prima Mulia
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpose dengan senjata di helikopter SAR tempur EC-725 Super Cougar pesanan Kementerian Pertahanan di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 25 November 2016. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi dingin "serangan" Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 6 Februari 2017. Ryamizard menilai reaksi Gatot tersebut tidak berlebihan.

"Enggaklah (tidak berlebihan) dan jangan digede-gedein ya," ujar Ryamizard di depan Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

Sebelumnya, Gatot mengeluh di depan anggota DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebab, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama Bab II-nya, menempatkan panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.

Menurut Gatot, menempatkan dia sejajar dengan kepala unit organisasi berarti sama saja dengan meniadakan Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI tak lagi bisa membuat kebijakan prioritas penganggaran, tak terkecuali proporsionalitas antarangkatan, yang bisa ia pertanggungjawabkan.

Baca juga: Panglima Keluhkan Anggaran, DPR: TNI dan Menhan Tak Sinkron

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengetahuannya. Padahal pengadaan helikopter itu dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Belakangan, ketahuan bahwa pengadaan itu direncanakan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer.

Ryamizard melanjutkan, dia tidak akan ribut-ribut dengan Gatot terkait dengan masalah kewenangan perencanaan penggunaan anggaran ini. Dia mengklaim dirinya sebagai pejabat yang mengalah dalam situasi seperti sekarang ini.

Ditanyai apakah pernyataannya itu berarti membuka peluang revisi atau pencabutan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015, ia tidak membantah ataupun mengiyakan. Namun, ia merasa tidak ada masalah dengan peraturan tersebut. "Kalau baik, bukan evaluasi juga. Itu kan tidak ada masalah. Ya, kita lihat saja nanti," ujarnya.

ISTMAN M.P.

Baca juga:
Ahli Forensik: Ahok Singgung Al-Maidah 51 di Kantor Nasdem
Tak Penuhi Panggilan Polda, Pengacara Sebut Rizieq Kelelahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Temui Menlu Cina, Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. Dok. Humas Kementerian Pertahanan.
Temui Menlu Cina, Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024.


PT Dirgantara Indonesia Garap Modernisasi Pesawat C130 Hercules Milik TNI AU

10 hari lalu

Crew pesawat memeriksa pesawat C130J Super Hercules usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 28 Juni 2023. Pesawat C130J Super Hercules TNI AU yang kedua dari lima unit yang dipesan Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah tiba di Indonesia yang nantinya akan diserahkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI AU guna memperkuat matra udara. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
PT Dirgantara Indonesia Garap Modernisasi Pesawat C130 Hercules Milik TNI AU

Kontrak pengadaan modernisasi pesawat C130 Hercules antara PTDI dan Kementerian Pertahanan terhitung efektif per 2 Februari 2024.


Akhiri Kunjungan, Prabowo Temui Menhan Cina Bahas Kerjasama Pertahanan

16 hari lalu

Suasana pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan rombongan dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing, Selasa, 2 April 2024. Foto Humas Prabowo
Akhiri Kunjungan, Prabowo Temui Menhan Cina Bahas Kerjasama Pertahanan

Kedatangan Prabowo ke negara tirai bambu untuk memperkuat kerja sama antara dua negara.


Ledakan Gudang Peluru No.6 Milik Kodam Jaya di Ciangsana, Begini Aturan Soal Pemeliharaan Amunisi

16 hari lalu

Tangkapan layar detik-detik terjadi ledakan dahsyat pada insiden kebakaran yang melanda Gudang Amunisi Artileri Medan (Armed) TNI di Kampung Parung Linang, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2024) petang. FOTO/video Istimewa
Ledakan Gudang Peluru No.6 Milik Kodam Jaya di Ciangsana, Begini Aturan Soal Pemeliharaan Amunisi

Ledakan gudang peluru Kodam Jaya di Ciangsana, Bogor mengejutkan publik. Bagaimana aturan soal pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan?


Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

25 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

26 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

44 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

46 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

13 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

11 Februari 2024

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.