Dianggap Bikin Resah, DPR Minta Pendataan Ulama Dihentikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. wikipedia.org

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid mengatakan, polisi harus menghentikan pendataan ulama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Alasannya, pendataan itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan ulama.

    Menurut politikus Partai Gerindra ini, pendataan ulama seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama. "Kemudian Kemenag berkoordinasi dengan kepolisian tentang data dan alasan polisi meminta data ulama itu," kata dia lewat pesan singkat, Selasa, 7 Februari 2017.

    Baca: Pendataan Ulama Oleh Polda Jatim Tak Pakai Intel

    Menurut dia, polisi berhak mendata bahkan memanggil dan memeriksa ulama. Tapi, hanya yang terindikasi melanggar hukum. "Atau jika dalam keaadaan situasi keamanan yang memaksa atau keadaan genting," ujarnya.

    Sodik berpendapat pendataan ulama secara langsung oleh kepolisian tanpa koordinasi dengan Kemenag mengesankan arogansi institusi. Selain itu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. "Hal ini bertentangan dengan tupoksi kepolisian memelihara Kamtibmas dan melindungi serta mengayomi masyarakat," ucapnya.

    Sodik menyesalkan sikap Kemenag yang membiarkan salah satu tupoksinya diambil alih kepolisian. Hal ini menandakan Kemenag tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan pada para ulama sebagai warga negara dan sebagai salah satu aset penting bangsa dan negara Indonesia.

    Baca juga: MUI Tak Keberatan Pemerintah Sertifikasi Khatib, Syaratnya..

    Sodik meminta Kemenag ambil alih pendataan ulama ini. Kemenag juga diminta untuk mendesak kepolisian agar menghentikan pendataan dan cukup menerima pembaruan data ulama dari Kemenag sesuai peraturan yang berlaku.

    Sebelumnya beredar edaran tentang pendataan kiai di Jombang. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin mengatakan hal itu dilakukan karena Kepolisian ingin bersilaturahim dengan para ulama. Machfud para kiai untuk ikut menenangkan umat, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks. Machfud berniat mengunjungi para ulama.

    Alasan pendataan ulama di Jawa Timur, Kapolda Machfud ingin mendapatkan referensi langsung para ulama yang hendak dikunjungi. Machfud menambahkan bahwa seluruh potensi di Provinsi Jawa Tumur akan didata, termasuk tempat wisata.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.