Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Napi Korupsi Bebas Pelesiran (2), Ada Iming-iming Sogokan  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan kepada wartawan tentang program pengurusan passport di kantor imigrasi Jakarta. TEMPO/Larissa Huda
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan kepada wartawan tentang program pengurusan passport di kantor imigrasi Jakarta. TEMPO/Larissa Huda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -   Tempo kembali menyajikan liputan investigasi, kali ini tentang narapidana kasus korupsi yang seharusnya mendekam dalam penjara Sukamiskin, Bandung, ternyata berkeliaran dan bahkan asyik pelesiran. Di antaranya ada koruptor  Romi Herton, Rachmat Yasin dan Anggoro Widjojo. Laporan investigasi selengkapnya tersaji di majalah Tempo edisi pekan ini dan Koran Tempo edisi Senin, 6 Februari 2017.

Dua tahun lebih menjadi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan tak mudah membenahi penjara Sukamiskin. Di ruang kerjanya pada Kamis pekan lalu, Yasonna menjawab berbagai temuan Tempo perihal narapidana yang leluasa keluar-masuk penjara dan tetap menikmati kemewahan. Berikut ini wawancara Tempo dengan Yasonna Laoly.

Kami memergoki sejumlah narapidana Sukamiskin keluar-masuk penjara dengan modus izin sakit.

Saya tidak tahu soal itu. Kasih ke saya datanya. Ini pernah terjadi, dan Kepala LP yang lama saya ganti karena saya mendapat berita-berita seperti itu.

Baca: Napi Korupsi Bebas Pelesiran (1), Untuk Bertemu Istri Muda
Napi Pelesiran (3): Diantar Pajero Hitam
Napi Pelesiran (4): Inio Alasan Mereka

Nyatanya masih terjadi....
Nanti saya konfirmasi. Sejauh ini Dedi Handoko (Kepala LP Sukamiskin) agak ketat. Dia tidak mau kasih izin SDA (bekas Menteri Agama Suryadharma Ali) izin berobat ke RSPAD Gatot Subroto. Karena terlalu keras, dia sempat didemo. Ada surat dari seluruh warga binaan Sukamiskin mengadu kepada saya.

Tidakkah ini melibatkan petugas penjara?

Inilah mental orang-orang (petugas penjara) itu. Mereka menoleransi perbuatan semacam itu, ada iming-iming sogokan. Sudah beberapa kali kami pecat, turunkan pangkat, tapi masih ada juga yang bermain. Memang tak mudah mengubah pola pikir banyak anggota kami di sana. Ini sudah lama terpelihara.

Temuan kami, izin berobat ke luar LP menjadi modus pelesiran.

Kalau berobat kan ada rekomendasi dari dokter. Saya tidak tahu berapa banyak izin sudah dikeluarkan. Tapi kan di sana banyak yang tua, sudah uzur. Di dalam penjara itu mereka stres, sakit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Koruptor Kakap di Penjara Sukamiskin Tempati Sel Ber-AC

Kami menyaksikan mereka bisa keluar-masuk penjara tanpa pengawalan.

Kalau boleh nanti kasih datanya. Ini kan sudah tidak benar. Nanti saya konfirmasi. Seharusnya tetap dikawal.

KPK dulu sudah meminta LP Sukamiskin dievaluasi. Anda masih setuju Sukamiskin jadi penjara khusus koruptor?

Tetap. Kalau saya geser, ke mana? Ke Nusakambangan kan tak mungkin. Ini bukan soal Sukamiskin atau bukan Sukamiskin, yang penting penegakan aturan. Saya sudah mengirim surat ke KPK meminta mereka ikut me-review. Sampai sekarang belum ada jawaban.

Menurut Anda, bagaimana cara membereskan masalah di Sukamiskin?

Kalau ini benar terjadi, kami harus mencari lagi kepala LP yang punya kemampuan dan integritas. Kepala pengamanan juga harus diganti. Sipirnya harus diganti semua, tak boleh terlalu lama di situ.

Tim Investigasi

Video Terkait:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif

2 hari lalu

Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif

Wisuda Taruna Poltekip/Poltekim, Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif


Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Kota Bandung Gelar Pasar Murah

3 hari lalu

Ilustrasi pasar murah. ANTARA/Irsan Mulyadi
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Kota Bandung Gelar Pasar Murah

Sejumlah harga pangan menjelang libur Natal dan tahun baru berfluktuasi.


Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

3 hari lalu

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.


Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

5 hari lalu

Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

Kemenkumham, Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Menkopolhukam Mahfud Md Sebut Pemerintah Belum Setujui Revisi UU MK

5 hari lalu

Suasana sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
Menkopolhukam Mahfud Md Sebut Pemerintah Belum Setujui Revisi UU MK

Mahfud juga merasa kaget karena agenda revisi UU MK tidak masuk dalam Prolegnas.


Respons Kemenkumham soal Permintaan KPK Mencegah Eddy Hiariej dan 3 Tersangka Lainnya ke Luar Negeri

9 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej foto bersama Helmut Hermawan seusai makan malam di Restoran Jepang di Kawasan Jakarta Pusat. Istimewa
Respons Kemenkumham soal Permintaan KPK Mencegah Eddy Hiariej dan 3 Tersangka Lainnya ke Luar Negeri

Kemenkumham menyatakan tidak memberikan perlindungan hukum kepada wamenkumham Eddy Hiariej.


KPK Tetapkan 1 Tersangka Baru di Kasus Suap Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana

11 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri didampingi asisten Jubir, Takdir (kiri), memberikan keterangan kepada awak media terkait kegiatan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Ali Fikri menyatakan tim penyidik KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, selama 20 jam, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa mata uang rupiah dan asing dengan jumlah mencapai puluhan miliar, dokumen penting, catatan keuangan dan aset yang bernilai ekonomis dalam pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 1 Tersangka Baru di Kasus Suap Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana

KPK akan mengumumkan secara resmi saat dilakukan penahanan terhadap tersangka.


Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

12 hari lalu

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham Yang Unggul Berkelas Dunia


Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

18 hari lalu

Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

Kementerian Hukum dan Ham membuka lowongan bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).


Pemerintah Beri Tenggat Naturalisasi Anak Berkewarganegaraan Ganda pada Mei 2024

18 hari lalu

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Pemerintah Beri Tenggat Naturalisasi Anak Berkewarganegaraan Ganda pada Mei 2024

Kemenkumham memberikan tenggat waktu naturalisasi hingga 21 Mei 2023 bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang ingin kembali jadi WNI.