Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

116 Guru Pondok Pesantren Al Zaytun Dipecat tanpa Pesangon  

image-gnews
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan kekecewaannya kepada pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Pihaknya pun akan melaporkan Panji kepada pemerintah. “Dia sewenang-wenang, memecat guru tanpa memberi pesangon,” katanya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017.

Retno berujar, 116 guru di pondok pesantren tersebut diberhentikan tanpa surat resmi pemberhentian hubungan kerja (PHK). Padahal para guru tersebut telah mengabdi di Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun selama 15-17 tahun. Menurut dia, sampai sekarang, tidak ada alasan jelas para guru tersebut dipecat.

Baca juga: 
Guru Pesantren Al Zaytun Laporkan Panji Gumilang ke Polisi

Retno mendesak Kementerian Agama bertindak tegas terhadap pimpinan yayasan itu. Ia menceritakan, pada akhir 2017, seratusan guru tersebut telah menikmati libur seusai penerimaan rapor siswa. Namun, begitu mulai memasuki jadwal pembelajaran, mereka tidak diberi akses kembali untuk mengajar di pesantren. Gaji pada Desember pun diakui belum dibayar oleh pihak yayasan.

Menurut Retno, tidak ada klarifikasi dari pihak yayasan hingga saat ini. Dialog pun disebut tidak pernah dilakukan pasca-pemecatan. Pada pekan depan, ia berencana menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meminta kejelasan. Sebab, tutur dia, yayasan tersebut di bawah Kementerian Agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak hanya ke Kementerian Agama, Retno juga akan menyambangi Ombudsman untuk melaporkan dugaan maladministrasi di yayasan itu. Ia bersama seratusan guru itu pun meminta ada transparansi pengelolaan keuangan di pesantren tersebut. Laporan juga akan dilayangkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebab, tindakan Panji dengan tidak memberikan pesangon dianggap melanggar HAM.

Sebagai langkah awal, Retno meminta Menteri Agama segera memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dan memeriksa para pihak yang diduga telah memecat 116 guru tersebut. Pihaknya pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu dan Komisi VIII DPR turun ke lapangan memeriksa langsung yayasan yang berlokasi di Indramayu tersebut. Ia meminta Dinas Pendidikan setempat juga ikut andil melindungi para korban pemecatan sewenang-wenang yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren.

DANANG FIRMANTO

Simak:
Menteri Pemuda Akan Bangun 1.000 Lapangan dan Gulirkan Liga Santri
Menteri Pendidikan Targetkan 15 Ribu Sekolah Model Pendidikan Karakter


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tambahan Anggaran Rp 10,4 T di Kementerian Pendidikan untuk Kesejahteraan Guru-Dosen

5 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tambahan Anggaran Rp 10,4 T di Kementerian Pendidikan untuk Kesejahteraan Guru-Dosen

Nadiem Anwar Makarim mengatakan tambahan anggaran Rp 10 triliun di Kementerian Pendidikan akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru-dosen.


Aksi Panggung Guru se-Indonesia Menarasikan Sejarah Kemerdekaan di Taman Budaya Yogyakarta

24 hari lalu

Aksi panggung para guru di Taman Budaya Yogyakarta memperingati momentum kemerdekaan Sabtu (24/8). Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Panggung Guru se-Indonesia Menarasikan Sejarah Kemerdekaan di Taman Budaya Yogyakarta

Ratusan guru memperingati momen kemerdekaan Indonesia dengan aksi panggung Menemukan Kembali Indonesia.


7 Tips Memilih Daycare yang Aman untuk Anak

47 hari lalu

Orangtua perlu waspada ketika memilih daycare. Pastikan periksa lisensi dan akreditasinya sebelum memilih. Berikut ini beberapa tipsnya. Foto: Canva
7 Tips Memilih Daycare yang Aman untuk Anak

Orangtua perlu waspada ketika memilih daycare. Pastikan periksa lisensi dan akreditasinya sebelum memilih. Berikut ini beberapa tipsnya.


Dilema Penghapusan Jurusan IPA dan IPS, Guru SMA Bisa Kekurangan Jam Mengajar

54 hari lalu

Siswa SMA melihat koleksi Museum Adityawarman di Ruangan Perhiasan pada 21 September 2023. (TEMPO/Fachri Hamzah)
Dilema Penghapusan Jurusan IPA dan IPS, Guru SMA Bisa Kekurangan Jam Mengajar

Karena ada mata pelajaran yang sangat diminati dan sebaliknya, sehingga guru kekurangan jam mengajar.


Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

55 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

Selama lima tahun terakhir ada sekitar 1.900 sampai 2.500 orang guru pensiun. Sedangkan pemerintah baru bisa membuka pendaftaran untuk 1.700 guru.


Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

56 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

Sekolah juga mesti memiliki gambaran secara teknis penghapusan jurusan di SMA, guna mengawal implementasi kebijakan tersebut.


Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

57 hari lalu

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

Peniadaan jurusan IPA-IPS di SMA dinilai tepat asalkan ketersediaan guru menunjang.


Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

58 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

58 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

59 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.