Cendekiawan Ini Bicara Soal Rambu-rambu Khutbah di Masjid  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komaruddin Hidayat. TEMPO/ Hendra Suhara

    Komaruddin Hidayat. TEMPO/ Hendra Suhara

    TEMPO.CO, Bogor -  Cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat, mengatakan saatnya masjid-masjid di Indonesia menata diri terutama menyangkut  penceramahnya. Alasannya, penataan itu agar pesan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan ketakwaan tersampaikan.

    "Jadi bukan sertifikat yang dibutuhkan, tapi konten dan budaya masjid itu yang harus ditata. Masjid yang menjaga kedamaian, meningkatkan keilmuan, ketakwaan, jangan jadi mimbar politik," kata Komaruddin usai menghadiri kegiatan Festival Madania, di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Fenruari 2017.

    Menurut mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu, yang diperlukan saat ini adalah masjid melakukan administrasi dan menata diri. Misalnya masjid-masjid menata khatib yang akan memberi khutbah seperti apa. Sesekali melakukan survei berupa pengisian angkot kepada jamaah, untuk mengetahui kurikulum ceramah yang disukai seperti apa. "Jadi ada peningkatan administrasinya."

    Komaruddin mengatakan, penataan masjid menjadi tanggungjawab moral dari ormas-ormas Islam yang dapat berafiliasi ke organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atau ormas lain yang juga ikut menjaga. "Karena khutbah ini juga bagian dari kebebasan beragama," kata Komaruddin.

    Terkait rencana sertifikasi khstib yang disampaikan oleh Kementerian Agama, Komaruddin berpendapat hal tersebut tidak diperlukan, karena para khatib berasal dari seleksi alam.  "Hendaknya pemerintah memfasilitasi masjid melakukan penataan, buat angket survei kepada jemaah, apa yang disenangi dari kurukulum itu."

    Komaruddin melanjutkan, "Memberikan khutbah di masjid ada rambu-rambunya, konten dan budaya masjid harus dijaga, jangan dilepas begitu aja. Karena memang ada beberapa masjid yang bahasanya keras."

    Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan wacana mengenai sertifikasi khatib atau penceramah salat Jumat merupakan aspirasi dari masyarakat.  "Pemerintah melalui Kemenag hanya memfasilitasi saja aspirasi yang berkembang," kata Lukman.

    Lukman mengatakan, pemerintah tidak bertindak sendirian untuk menetapkan sertifikasi khatib. Untuk aspirasi permintaan sertifikasi juga merupakan arus besar dari kalangan masyarakat yang diwakili ormas Islam. "Siapa yang akan mengeluarkan standar itu? Itu bukan domain kami, itu domain ormas. Sertifikasi itu bukan ide murni saya malah justru mereka yang meminta adanya penataan dan pembinaan," kata Lukman.

    Pemerintah, kata Lukman, tidak ada keinginan untuk melarang masyarakat beribadah, termasuk melarang seseorang boleh berceramah atau tidak. "Pemerintah tidak mengatakan yang tidak bersertifikat atau berstandar kemudian tidak boleh khutbah. Pemerintah tidak punya domain melarang-larang itu. Itu hak masyarakat itu sendiri dan takmir-takmir masjid," kata Lukman.

    Menurut Lukman, ada kecenderungan beberapa masjid menyampaikan khutbah yang justru memicu perpecahan umat Islam karena isi ceramah yang kontradiktif dengan nilai ke-Islaman itu sendiri. Substansi khutbah Jumat, kata Lukman, mencakup banyak hal sesuai rukun khutbah seperti mengajak jamaah untuk meningkatkan ketaqwaannya, memberi nasihat dan mengajak kepada kebaikan.

    Akan tetapi, kata Lukman, terkadang ada beberapa khatib yang lupa sehingga dalam khutbahnya justru mengejek, membanding-bandingkan dan isi ceramah lainnya yang justru menyampaikan pesan bertolak belakang dengan upaya menasihati pada kebaikan.

    Sebaiknya, kata Lukman, ceramah Jumat dilakukan dengan pendekatan promotif bukan konfrontatif. Hal itu seiring dengan prinsip kemajemukan Indonesia dan tidak menimbulkan perpecahan. "Kementerian Agama dan pemerintah mengingatkan agar khutbah disampaikan tidak konfrontatif." 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.