Rizieq Akan Bawa Massa, Kapolda Jabar: Bukan Negara Jalanan

Reporter

Ekspresi pimpinan FPI, Rizieq Syihab usai pemeriksaan sebagai saksi di Mapolda Metro Jaya, 23 Januari 2001. Ia diperiksa terkait pernyatan logo Palu-arit di uang edisi terbaru. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Cirebon - Di sela kunjungan ke sejumlah pesantren di Cirebon, Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan kembali mengingatkan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab untuk tidak membawa massa saat pemeriksaan kasus dugaan penghinaan Pancasila pada Selasa 7 Februari 2017. Menurut Anton, mobilisasi massa akan menggangu ketertiban umum, juga akan mengundang pihak lain untuk mendatangkan massa.

“Karena belum tentu mendatangkan massa disukai. Ini bukan negara jalanan,” kata Anton saat berkunjung di Buntet Pesantren, Ahad 5 Februari 2017. Bagi sebagian orang, kata Anton, pengerahan massa dianggap sebagai intimidasi. “Apalagi orang Sunda, merasa diontrog. Seperti ada tekanan. Ulama Jabar tidak seperti itu,” katanya.

Anton melanjutkan hingga saat ini, pihaknya belum menerima adanya permohonan izin pengerahan massa saat pemeriksaan Rizieq. “Saya kira mendatangkan massa harus melalui proses perizinan,” kata Anton.

Baca:

Kasus Rizieq-Firza Diusut, Kapolda: Serupa Kasus Luna-Ariel

PDIP Banyumas Gelar Apel Akbar Bela Megawati Bela NKRI

Anton pun menambahkan, selama FPI ada di Jawa Barat ini banyak masyarakat yang resah. “Lebih banyak masyarakat ribut, lebih banyak pengrusakan daripada rahmatul lil alaminnya,” kata Anton. Karenanya Anton pun menyatakan jika banyak penolakan terhadap FPI, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia juga banyak yang menolak.

Seperti diketahui, sepanjang hari ini Anton Charliyah, mengunjungi sejumlah pesantren dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Cirebon. Dimulai dari Pesantren Gedongan, Buntet Pesantren dan Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Rencananya, Anton juga akan menginap di Pesantren Benda. Salah satu pesantren yang ada di Cirebon yang masih menjaga nilai-nilai tradisional, seperti menjaga agar televisi tidak masuk ke wilayahnya.

Sementara itu pengasuh Buntet Pesantren, KH Hasanudin Kriyani, mengaku jika pihaknya menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat dan jajarannya ke sejumlah pesantren yang ada di Cirebon. “Pesan kiai sepuh dulu kepada saya, jika ulama, TNI dan Polri bersatu, maka Indonesia akan tetap aman,” katanya.

Hasanudin pun menambahkan jika dalam dakwah itu mengingatkan tentang kebenaran dengan cara yang benar, mengingatkan tentang kesabaran dengan cara yang sabar. “Mengingatkan dengan cara yang santun dan kasih sayang. Ini yang kerap kali tertinggal,” katanya.

IVANSYAH

Baca juga: Dewan Pers Telah Verifikasi 74 Media, Bagaimana Lainnya?

 






Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

3 hari lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

8 hari lalu

Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 945, dan Bhineka tunggal ika.


Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

8 hari lalu

Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan Pancasila merupakan kunci mewujudkan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

10 hari lalu

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

10 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

10 hari lalu

BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

Mencari solusi untuk menyikapi perda di daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

12 hari lalu

Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

Gangguan mental atau mental emotional disorder di kalangan remaja di Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi keluarga.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

15 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

17 hari lalu

Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

Masyarakat Bali menjadi contoh bagus terkait toleransi dan perdamaian antara agama.


BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

17 hari lalu

BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

Rasa kemanusiaan ada dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Itulah Pancasila.