Kompolnas Awasi Pungutan dalam Rekrutmen Anggota Polri 2017  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Kompolnas, Bekto Suprapto. TEMPO/Charisma Adristy

    Komisioner Kompolnas, Bekto Suprapto. TEMPO/Charisma Adristy

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto memastikan pihaknya akan mengawasi proses seleksi anggota Polri yang dilakukan tahun ajaran 2017. Pengawasan itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya praktek pungutan dari seleksi penerimaan.

    Berita lain: Dewan Pers Telah Verifikasi 74 Media, Bagaimana Lainnya?

    Bekto mengatakan selain bentuk pengawasan, Kompolnas memikirkan sistem seleksi yang menghindarkan dari praktek korupsi. “Apa pun alasannya, masuk menjadi anggota Polri dengan membayar itu tidak dibenarkan,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Februari 2017.

    Polri tahun ini kembali menerima anggota baru tahun ajaran 2017. Ada tiga bidang penerimaan anggota, yaitu Tamtama Polri, Taruna Akademi Kepolisian, dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). Untuk penerimaan Tamtama dan Taruna Akademi Kepolisian dibuka pada 14 Maret-8 April 2017. Sedangkan untuk SIPSS dibuka dari 25 Januari sampai 28 Februari 2017.

    Bekto mengajak masyarakat dan media untuk membantu mencegah adanya kemungkinan praktek pungutan dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Caranya adalah masyarakat jangan mau mengeluarkan biaya yang dimaksudkan agar diterima menjadi anggota Polri. Sebab, penerimaan anggota dilakukan tanpa pungutan.

    Selain itu, Kompolnas mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada anggota Polri yang meminta uang untuk proses seleksi.

    Kompolnas menyatakan siap menerima laporan adanya dugaan pungutan dari seleksi tersebut. Bekto justru berterima kasih apabila masyarakat melaporkan adanya korupsi dalam seleksi anggota Polri. “Yang penting ada faktanya dan bukan katanya orang,” kata dia.

    Menurut Bekto, apabila laporan tersebut disertai dengan bukti, Kompolnas akan mendorong bahkan memastikan pengawas internal Polri menerapkan aturan bagi anggota Polri yang terlibat dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) proses seleksi. Ia melanjutkan, aturan tersebut berupa aturan disiplin, kode etik profesi Polri, sampai aturan pidana yang harus diterapkan. Bukan hanya Kompolnas, Bekto meyakini Polri akan sangat berterima kasih apabila masyarakat bersama Polri dapat menghilangkan praktek KKN dalam proses seleksi anggota Polri.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.