Dewan Pers Telah Verifikasi 74 Media, Bagaimana Lainnya?  

Reporter

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan pers melalui siaran persnya, Jumat, 3 Februari 2017, mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 74 perusahaan pers.

Surat yang ditujukan kepada para pemimpin perusahaan pers itu oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebutkan penyerahan sertifikat terverifikasi kepada 74 perusahaan pers itu akan disaksikan Presiden Joko Widodo pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Februari 2017.

Baca juga:
Dewan Pers Akan Labeli Media Terverifikasi dengan QR Code
Dewan Pers Buat Barcode untuk Melawan Media Massa Palsu

"Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut," ucap Yosep Adi Prasetyo dalam siaran pers tersebut.

Selain itu, media massa yang terverifikasi Dewan Pers akan mendapatkan barcode.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Dewan Pers secara bertahap akan memberikan QR code, tanda bahwa media tersebut terverifikasi. Yosep kepada wartawan di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017, mengatakan, pada tahap pertama, Dewan Pers akan memberikan QR code kepada sekitar 18 grup media besar yang menandatangani komitmen Piagam Palembang pada 2012.

QR code, yang diberikan kepada media cetak dalam jaringan, dapat dipindai dengan ponsel pintar dan akan memberi informasi mengenai media tersebut. Code yang muncul antara lain alamat dan nomor kontak.

Kode tersebut kemungkinan dapat dipalsukan media yang belum terverifikasi. Namun, begitu kode itu dipindai, tidak ada informasi yang muncul.  Sementara itu, untuk platform radio dan televisi, Dewan Pers akan memberikan jingle yang diputar sebelum dan sesudah siaran berita.

Dengan memberikan kode bahwa media tersebut terverifikasi, masyarakat dapat memilih mengkonsumsi informasi dari media yang terpercaya atau tidak. QR code itu juga akan memudahkan masyarakat membedakan media arus utama dengan media palsu yang kerap menyebarkan berita hoax.

Untuk media yang belum terverifikasi, seperti yang baru merintis, Dewan Pers mendorongnya untuk memenuhi persyaratan, antara lain berbadan hukum.

Namun kenyataannya, tak sedikit media mainstream yang tak tercantum dalam daftar 74 perusahaan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. "Bertahap," tutur Yosep.

S. DIAN ANDRYANTO







Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

4 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

5 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

6 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

10 hari lalu

Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman berpendapat, butir pasal RKUHP gagal mencerminkan landmark decision.


PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

10 hari lalu

PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berkata perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan RKUHP tersebut.


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

11 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

16 hari lalu

Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

Dewan Pers dan Bareskrim Polri meneken perjanjian kerja sama untuk menjamin jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.


Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

30 hari lalu

Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

Dewan Pers meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus intimidasi yang menimpa jurnalis


Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

42 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

Dewan Pers membentuk Satgas Kekerasan Digital terhadap Media dan Wartawan. Satgas dibentuk pascaserangan digital ke awak redaksi Narasi.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

57 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.