TEMPO.CO, Semarang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan penilaian terhadap akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 2016 mengalami kenaikan.
"Nilai akuntabilitas Polri pada 2016 sebesar 71,85 atau mencapai nilai BB," kata Asman saat peluncuran Aplikasi Smile Police Polda Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 4 Februari 2017.
Baca juga: Buka Rapim Polri, Jokowi Singgung Soal Kepercayaan Publik
Nilai tersebut, lanjut dia, mengalami peningkatan dibanding 2015 yang mencapai 67,23. Dengan pencapaian nilai BB, kata dia, berarti suatu kementerian atau lembaga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.
Selain tingkat penilaian akuntabilitas, menurut dia, terdapat pula unit kerja yang dinyatakan bebas korupsi.
Ia menjelaskan Kementerian PAN bersama KPK beberapa waktu lalu telah medeklarasikan 21 unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). "Dari 21 unit kerja tersebut, tiga di antaranya berasal dari kepolisian," katanya.
Simak pula:
Sepanjang 2016, Polda Metro Jaya Pecat 28 Anggota Bermasalah
Terlibat Kasus Narkoba, 125 Polisi Dipecat
Ketiga unit kerja tersebut masing-masing adalah Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, dan Kepolisian Resor Kabupaten Jember. Ini untuk pertama kalinya unit di Polri mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas.
Penyerahan penghargaan itu dilakukan saat acara Hari Anti Korupsi Internasional yang diselenggarakan Komisi Pemberantasam Korupsi di Pekanbaru, Riau, Sabtu, 9 Desember 2016 lalu.
Ketiga unit kerja tersebut, kata Menteri Asman, diharapkan dapat menjadi contoh bagi unit kerja kepolisian lainnya dalam meningatkan kinerjanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada saat membuka Rapat Pimpinan Polri 2017 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017, mengingatkan sejumlah tantangan Kepolisian ke depan.
Lihat pula:
Kapolri Tito: Polisi Jangan Jadi Hama Masyarakat
Kapolri Tito: Polisi Jalin Hubungan Humanis dengan Publik
"Saya ingatkan lagi bahwa Kepolisian ke depannya akan menghadapi tantangan yang makin kompleks," ujar Jokowi di hadapan ratusan pejabat Kepolisian dari seluruh Indonesia.
Salah satu tantangan tersebut, kata Presiden Jokowi, adalah memperoleh kepercayaan publik. Jokowi menganggap rakyat belum sepenuhnya percaya kepada polisi karena penanganan sejumlah perkara atau pelayanan oleh Kepolisian belum sepenuhnya baik.
ANTARA | ISTMAN MP
