Isu Penyadapan SBY, Kapolri Siap Dipanggil DPR

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan tokoh ulama Habib Lutfi pada Silaturahmi Kapolri dengan Ulama se-Jawa Tengah di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, 3 Februari 2017 malam. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan siap memberikan penjelasan jika dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak melakukan penyadapan terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak ada masalah kalau dipanggil," ujarnya seusai meluncurkan Aplikasi Smile Police Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 4 Februari 2017.

 Baca juga: Kapolri Tegaskan Tak Perintah Menyadap SBY

Menurut Tito, Polri siap bertemu dengan Komisi III DPR karena memang dalam waktu dekat akan digelar rapat kerja dengan para wakil rakyat tersebut.

Sebelumnya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin juga telah menegaskan hal serupa. "Polri tidak ada (penyadapan) itu," kata Syafruddin saat ditemui di kompleks Sekretariat Negara Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.

Menurut Syafruddin, Polri tidak sembarangan melakukan penyadapan percakapan telepon Presiden ke-6 RI tersebut. "Teroris dan gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya tidak boleh," tambah Syafruddin.

Simak pula: Kuasa Hukum Ahok Persilakan DPR Gelar Hak Angket, Asal...

Isu penyadapan SBY ini mencuat pada sidang kedelapan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa 31 Januari 2017. Tim kuasa hukum Ahok melontarkan beberapa pertanyaan kepada saksi Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Salah satu pengacara Ahok, Humphrey R. Djemat, mengatakan pihaknya memiliki bukti percakapan antara Ma'ruf dan SBY pada 6 Oktober 2016 pukul 10.16.

Karena merasa namanya dibawa-bawa, SBY menggelar konferensi pers pada sore harinya. Dia juga mempersoalkan isu penyadapan itu. SBY menyatakan penyadapan terhadap dirinya bukan merupakan delik aduan sehingga pihak berwenang tidak perlu menerima pengaduan darinya untuk bisa melakukan pengusutan.

Lihat juga: Penyadapan SBY, JK Kaget Pengacara Ahok Tahu Sampai Menitnya

"Jadi saya antara yakin dan tidak yakin saya disadap. Kalau betul disadap, ada Undang-Undang ITE, di Pasal 31 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan," tutur SBY.

Dalam percakapan itu, Yudhoyono diduga meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pernyataan Basuki yang mengutip ayat Alquran saat berpidato di Kepulauan Seribu.

ANTARA | LARISSA HUDA | REZKI ALVIONITASARI






Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

4 hari lalu

Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

Pada kasus Social Spy WhatsApp, puluhan domain Indonesia .id, .co.id dan .or.id secara serentak menyebarkan disinformasi.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

6 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

12 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

12 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

13 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

13 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

13 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

14 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

21 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.