SBY dan Jokowi Sama-Sama Pernah Disadap, Ini Kisahnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ketujuh Joko Widodo pernah diduga menjadi korban penyadapan.

    Baca: Penyadapan SBY, JK Kaget Pengacara Ahok Tahu Sampai Menitnya

    Sebelum dugaan penyadapan terhadap dirinya yang mengemuka pekan ini, berkaitan dengan pembicaraannya dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden telah disadap oleh pemerintah Australia bahkan saat SBY menjabat sebagai presiden .

    Baca juga:

    SBY Merasa Disadap, Demokrat Bergerak Usulkan Hak Angket
    Dugaan Penyadapan SBY, PDIP Siap Hadapi Angket dari Demokrat

    Laporan penyadapan itu pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.

    Sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disadap Australia pada pertengahan 2009 lalu. Presiden bahkan disadap selama 15 hari. Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Semua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.

    Silakan baca: Alasan Jokowi Akan Terima SBY Setelah 15 Februari

    Snowden mengatakan aksi penyadapan itu merupakan bagian dari program kerja oritas nasional penyadapan Australia alias Australian Signals Directorate (ASD. Program itu diberi sandi "Stateroom" serta meliputi intersepsi radio, telekomunikasi, dan lalu lintas Internet.

    Seadangkan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,  dikediamannya ditemukan tiga alat sadap masing-masing  berada di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. Sekretaris Jenderal PDIP ketika itu, Tjahjo Kumolo, pada 22 Februari 2014 mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang penyadapan terhadap orang nomor satu di DKI itu.

    Menurut dia, penyadapan itu sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya karena partainya merasa ada satu kekuatan yang ingin menggangu PDI Perjuangan di Pemilu 2014.

    Pada Desember 2013, tim dari Pemprov DKI memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di rumah dinas itu. Jokowi melaporkan penyadapan itu kepada PDIP. Tim internal partai melakukan pemeriksaan, dan menyimpulkan pelaku ada yang orang Indonesia, dan ada juga yang berstatus WNA. Namun mereka memutuskan tidak melaporkan hal itu ke polisi.

    Meski kaget, Jokowi mengaku tidak ambil pusing dengan penemuan alat sadap tersebut. Dia yakin pelaku penyadapan tidak mendapatkan informasi apapun dari aksinya tersebut. “Omongan di rumah saya tidak ada apa-apanya,” ujar dia.

    Ketika itu, Badan Intelijen Negara (BIN) membantah telah menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena lembaga itu tidak memiliki kepentingan apapun. "Saya pastikan BIN tidak melakukan itu (penyadapan pada Jokowi) apalagi terhadap beliau (Megawati Soekarnoputri) yang merupakan mantan pejabat yang kami hormati," kata Marciano Norman, Kepala BIN saat itu.

    Silakan baca:
    SBY Sebut Disadap, BIN: Tak Ada Kaitannya dengan Kami
    Istana Kepresidenan Bantah Ada Instruksi Penyadapan ...

    Dan, ketika SBY belakangan ini menyatakan pembicaraannya dengan Ma’ruf Amin disadap, Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan lembaganya tidak ada sangkut pautnya dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Kami nyatakan tidak ada kaitannya dengan kami, isu soal penyadapan tersebut," kata Sundawan Salya kepada Tempo saat dihubungi, Kamis 2 Februari 2017.

    S. DIAN ANDRYANTO

    Simak: Isu Penyadapan SBY, Begini Tanggapan Jaksa Agung  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.