Narkoba Dikendalikan dari Lapas, Kalla: Sudah Rahasia Umum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan usai berjalan di overpass Pelangi Antapani, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2017. Jembatan ini akan menjadi model terkini pembangunan jembatan di Indonesia termasuk pembuatan fly over di atas lintasan kereta api sebidang. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan usai berjalan di overpass Pelangi Antapani, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2017. Jembatan ini akan menjadi model terkini pembangunan jembatan di Indonesia termasuk pembuatan fly over di atas lintasan kereta api sebidang. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan sudah menjadi rahasia umum. Apalagi 40-50 persen penghuni penjara adalah narapidana narkoba yang juga membutuhkan barang haram tersebut.

    "Itu rahasia umum bahwa kalau terjadi di penjara ya seperti itu," kata Kalla, Jumat, 3 Februari 2017, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

    Baca: LBH Masyarakat Soroti Perdagangan Gelap Narkotika di Lapas

    Dia mengatakan 40-50 persen penghuni lapas adalah terpidana narkoba. "Akibatnya, justru pedagangan itu sendiri yang paling efektif itu di penjara sendiri, orang butuh," kata Kalla.

    Kalla mengatakan hal ini terkait pernyataan dari Badan Narkotika Nasional yang mengatakan peredaran narkotika dikendalikan dari 39 lapas. Menurut JK, penghuni lapas juga diisi para gembong narkoba selain pemakai narkoba. Kondisi ini dimanfaatkan para gembong untuk tetap menjalankan bisnis haramnya dari balik sel.

    "Sekarang apa susahnya, selama you punya hp, macam-macam, bisa memerintah siapa-siapa. Itu yang terjadi sebenarnya," kata Kalla. Hal ini terjadi meskipun penghuni penjara dilarang menggunakan handphone. "Cuma kenyataannya, ya begitu."

    Baca: Peredaran Narkotik di Penjara, Menkumham: Memalukan

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan peredran narkoba di lapas adalah hal memalukan. Dia minta kepada jajarannya agar hal tersebut tidak terulang lagi.

    "Saya tadi pengarahan kepada semua eselon II, saya bilang ini memalukan," kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat, 3 Februari 2017.

    Yasonna mengancam akan menindak petugas lembaga pemasyarakatan. "Jadi, kalau kepala LP-nya, ya dua ke atas, kepala kanwil kena," ujarnya. Ia mengakui tidak mudah menindak peredaran narkotik di lembaga pemasyarakatan karena melibatkan uang besar. Apalagi peredaran narkotik juga menggunakan jaringan yang besar.

    AMIRULLAH SUHADA | MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Kasus Emirsyah Satar, KPK Dalami Aliran Uang Suap
    Sekjen MUI: Negara Ini seperti Diobok-obok Satu Orang

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.