KSPI Akan Demo Tuntut Pengusiran Pekerja Ilegal Asal Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana  menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia termasuk Jakarta untuk menolak tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang bekerja secara ilegal. "Para buruh akan menyuaraka tuntutan untuk usir TKA Cina ilegal," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Jumat, 3 Februari 2017.

    Said berujar KSPI ingin bertindak tegas dengan mengusir TKA ilegal asal Cina. Dia juga meminta agar pemerintah menghentikan upah murah kepada buruh dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

    Baca: Ketua PBNU Sebut Ahok Rugi karena Berpolemik dengan Ma'ruf

    Said juga berharap agar pemerintah menghapus sistem tenaga kontrak atau outsourcing dan magang. Untuk menyuarakan tuntutan tersebut, kata Said, buruh berencana turun ke jalan di semua kota besar di Indonesia. Di Jakarta KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh.

    Rencananya mereka akan demonstrasi pada 6 Februari 2017. Para buruh akan berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di Patung Kuda, Jakarta Pusat. "Nanti akan demo ke Istana dan Mahkamah Agung dengan titik kumpul di Patung Kuda," kata dia.

    Simak: Usulan Hak Angket Penyadapan SBY, Ini Reaksi Partai-Partai

    Para buruh juga menuntut pemerintah memiliki kemandirian energi. Termasuk membangun smelter dan pengelolaan migas oleh negara. Dia juga meminta pemerintaha agar menurunkan biaya listrik, harga cabai, dan membatalkan rencana kenaikan gas LPG 3 kilogram.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.