Soal Bukti SBY Disadap, Demokrat: Tanya Saja yang Menyadap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Benny K Harman.  TEMPO/Imam Sukamto

    Benny K Harman. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman tak bicara tegas tentang keberadaan bukti terkait dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski begitu, partainya berencana mengajukan usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan itu.

    "(Bukti penyadapan) Tanya saja yang menyadap atau yang bicara tentang itu," kata Benny saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.

    Baca: Dugaan Penyadapan, Tim Kuasa Hukum Ahok Sayangkan Sikap SBY

    Adanya dugaan penyadapan itu disampaikan SBY ketika menanggapi pernyataan pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Humphrey Djemat, tentang percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin melalui telepon. SBY menilai pernyataan Humphrey itu mengindikasikan bahwa teleponnya telah disadap.

    Humprey membantah menyadap telepon SBY dan Ma'ruf. Bahkan Deputi VI Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Sundawan Salya mengatakan lembaganya tidak ada sangkut pautnya dengan isu penyadapan itu.

    Baca: Dugaan Penyadapan SBY, PDIP Siap Hadapi Angket dari Demokrat

    Benny menambahkan, bantahan dari kubu Ahok dan BIN adalah hal wajar. Menurut dia, lebih baik pembahasan itu dilakukan dalam forum penyelidikan yang dilakukan melalui pengajuan hak angket. "Kalau bantah-membantah silakan nanti bantah saja pada saat dilakukan penyelidikan," katannya.

    Usulan hak angket menuai berbagai respons. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supraktikno tidak setuju dengan usulan tersebut. Sebab, menurut dia, tak ada urgensi, relevansi, dan signifikansi atas pengusutan tersebut.

    Wali Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate juga menilai usulan tersebut terlalu prematur. Selain itu, usulan tersebut tak berdasar dan hanya berusaha mengintervensi proses pengadilan.

    ARKHELAUS W.

    Simak pula:
    Tersangka Rizieq FPI Pastikan Absen pada Pemanggilan Pertama
    Diperiksa Kasus E-KTP, Ade Komarudin: Sampaikan Apa Adanya

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.