Menteri Yasonna Tak Penuhi Panggilan KPK, Minta Reschedule

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly memberikan pandangan saat diskusi di kantor harian sore Sinar Harapan, Jakarta, 18 Novemebr 2015. ANTARA FOTO

    Menkumham Yasonna Laoly memberikan pandangan saat diskusi di kantor harian sore Sinar Harapan, Jakarta, 18 Novemebr 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan belum memenuhi panggilan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemanggilan Menkumham itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

    "Saya belum datang. Saya minta reschedule (jadwal ulang)," kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Ia beralasan ketidakhadirannya disebabkan mesti menghadiri rapat terbatas. Ia tak tahu kapan akan dipanggil oleh KPK lagi. "Terserah mereka (KPK). Kami sesuaikan waktunya," kata dia.

    Baca juga: Kasus E-KTP, Ini Alasan Yasonna Tak Penuhi Panggilan KPK

    Ihwal pemanggilan KPK, Menkumham menuturkan, hal itu terkait dengan posisi dirinya saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014. Menurut Yasonna, sebelum program e-KTP disetujui parlemen, ada anggota dewan yang tidak menyetujui alokasi anggaran. "Waktu itu ada permintaan besar, kami tidak sepakati sebagian," katanya.

    Di sisi lain, Yasonna menilai kebijakan e-KTP layak diapresiasi sebab mendorong dibentuknya identitas tunggal (single identity). Namun yang terjadi, ucapnya, pelaksanaannya tidak berjalan lancar.

    Silakan baca:

    Kasus Mobil Listrik & Dahlan, Jaksa Agung Mengacu Putusan MA
    Dahlan Tersangka Lagi, Jaksa Agung: Bukan Kriminalisasi

    Lebih lanjut, ia tak tahu menahu bila ada anggota DPR yang mengembalikan uang usai menjalani pemeriksaan KPK. "Saya tidak tahu. Belum pernah dengar," kata Yasonna.

    Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Jumat, 3 Februari 2017. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Yasonna akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.
    Selain Yasonna, KPK juga memanggil tiga anggota DPR, yaitu Ade Komarudin, Tamsil Linrung, dan Chairuman Harahap.

    ADITYA BUDIMAN | MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak:
    Kalla Yakin Jokowi Terima SBY Setelah 15 Februari
    Usulan Hak Angket Penyadapan SBY, Ini Reaksi Partai-Partai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.