Kasus Mobil Listrik, Kejaksaan Periksa Dahlan Pekan Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO

    Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arminsyah, mengatakan pihaknya berencana memeriksa Dahlan Iskan pekan depan. Kejaksaan Agung menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mobil listrik pada 26 Januari 2017.

    "Rencana minggu depan, harinya masih kami lihat," kata Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2017.

    Arminsyah mengatakan selain Dahlan, ada beberapa orang yang akan dimintai keterangan seputar kasus ini. Namun, dia tak menyebut identitas orang itu. "Tunggu saja," katanya kepada wartawan.

    Baca:

    Dahlan Tersangka Mobil Listrik, Jaksa Agung: Bukan Rekayasa

    Kasus Mobil Listrik & Dahlan, Jaksa Agung Mengacu Putusan MA

    Jaksa Agung M. Prasetyo menjelaskan pengembangan kasus mobil listrik ini melanjutkan putusan Mahkamah Agung.

    Prasetyo mengatakan putusan MA itu berisi penolakan kasasi dari Dasep Ahmadi. Dasep adalah pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, sebagai pembuat mobil. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan Dasep dan Dahlan membuat negara rugi Rp 28,99 miliar karena mobil tak bisa dipakai.

    Dasep telah divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Maret 2016, tapi jaksa mengajukan banding dan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung menyebutkan ada keterlibatan Dahlan dalam kasus tersebut. "Dia (Dasep) dinyatakan bersalah dan dihukum 9 tahun," kata Prasetyo.

    REZKI ALVIONITASARI

    Baca:
    Soal Angket Penyadapan SBY, JK: Kami Akan Jawab Tak Terlibat
    Ketua PBNU Sebut Ahok Rugi karena Berpolemik dengan Ma'ruf


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.