Usai Salat Jumat Ditanya Soal Penyadapan, SBY Tak Menjawab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti salat Jumat berjamaah di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, hari ini, 3 Februari 2017. SBY datang ditemani oleh besannya, Hatta Rajasa.

    Seusai salat Jumat, SBY, Hatta Rajasa, yang juga didampingi pengurus Masjid Al Azhar yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault, masuk menuju Ruang Pengurus Yayasan Masjid Al Azhar.

    Baca juga:

    Usulan Hak Angket Penyadapan SBY, Ini Reaksi Partai-Partai
    Soal Angket Penyadapan SBY, JK: Kami Akan Jawab Tak Terlibat

    SBY keluar ruangan sekitar pukul 13.45 WIB. Dia mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam. Ketika awak media melontarkan sejumlah pertanyaan terkait dengan pernyataannya yang merasa disadap beberapa waktu lalu, SBY memilih tak menjawab. "Sudah ya, sudah," ujar dia, sambil masuk ke mobil Toyota Alphard hitam, Jumat, 3 Februari 2017.

    Sama seperti SBY, Hatta Rajasa juga menolak berkomentar dan memilih langsung berlalu masuk ke dalam mobilnya. "Nanti saja ya," katanya singkat.

    SBY Rabu lalu, 1 Februari 2017, menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sidang dugaan penistaan agama bahwa dia melakukan percakapan telepon dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. 

    Menurut SBY, penyataan pengacara itu menunjukkan bahwa teleponnya disadap. Tanpa perintah pengadilan atau polisi, penyadapan terhadap pembicaraan teleponnya dengan Ma'ruf itu ilegal.

    GHOIDA RAHMAH

    Simak:
    Pesan Kiai Sepuh, NU Diminta Utamakan Keselamatan Negara
    Dugaan Penyadapan, Tim Kuasa Hukum Ahok Sayangkan Sikap SBY  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.