SBY Sebut Disadap, BIN: Tak Ada Kaitannya dengan Kami

Reporter

Suasanan pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY juga meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penyadapan tersebut. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi VI Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Sundawan Salya, mengatakan lembaganya tidak ada sangkut pautnya dengan pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan pembicaraannya di telepon disadap.

"Kami nyatakan tidak ada kaitannya dengan kami, isu soal penyadapan tersebut," kata Sundawan Salya kepada Tempo saat dihubungi, Kamis 2 Februari 2017.

Baca: Wakil Kepala Polri Tegaskan Polisi Tidak Menyadap SBY

Sundawan menuturkan pihaknya memang memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Namun hal itu dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang tak melanggar hukum. Menurut dia, semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Sundawan pun mengakui, pihaknya mengeluarkan siaran pers untuk mengklarifikasi isu soal penyadapan tersebut. Bagi dia, hal seperti ini dilakukan untuk melakukan edukasi ke masyarakat seperti apa peran dari BIN itu.

Baca: Polri: Dugaan Penyadapan Percakapan SBY-Ma'ruf Hanya Rumor

Dalam siaran pers yang ditandatangani  Sundawan, BIN menegaskan soal adanya komunikasi antara Ketua Umum Majelis Ulama Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di persidangan kasus dugaan penistaan agama pada 31 Januari 2016, bukan berasal dari BIN.

Dalam siaran pers itu juga tertulis bahwa pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya dalam persidangan tersebut, tidak menjelaskan apakah bentuk komunikasi verbal secara langsung, atau percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan. "Informasi tersebut menjadi tanggung jawab Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum," ucap Sundawan.

Baca: Menteri Yasonna Tegaskan Pemerintah Tidak Menyadap SBY

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 itu, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional, untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, BIN memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM.

BIN menegaskan penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan intelijen dan hasilnya tidak untuk dipublikasikan, apalagi diberikan kepada pihak tertentu.

DIKO OKTARA

Simak pula:
Dugaan Chat Rizieq-Firza, Ahli IT: Periksa Ponselnya
Patrialis Keberatan Diperiksa Majelis Kehormatan MK di KPK

 






Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

4 hari lalu

Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

Pada kasus Social Spy WhatsApp, puluhan domain Indonesia .id, .co.id dan .or.id secara serentak menyebarkan disinformasi.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

12 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


BSSN Telusuri Identitas dan Tujuan Bjorka Membocorkan Data

21 hari lalu

BSSN Telusuri Identitas dan Tujuan Bjorka Membocorkan Data

BSSN bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menelusuri identitas dan tujuan Bjorka membocorkan data.


Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Pakar: Cuma Catatan Surat Menyurat

23 hari lalu

Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Pakar: Cuma Catatan Surat Menyurat

Alfons Tanujaya menanggapi kebocoran ribuan data surat menyurat dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


BSSN Koordinasi dengan Setneg Telusuri Dugaan Kebocoran Data

23 hari lalu

BSSN Koordinasi dengan Setneg Telusuri Dugaan Kebocoran Data

BSSN juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.


Alasan Bjorka Bocorkan Data Sensitif di Indonesia dan Sindir Twitter

23 hari lalu

Alasan Bjorka Bocorkan Data Sensitif di Indonesia dan Sindir Twitter

Dalam bocoran terbaru, Bjorka mengungkap data personal lengkap dari Muchdi terkait kematian aktivis hak asasi manusia Munir.


Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden, Ini Reaksi BSSN

24 hari lalu

Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden, Ini Reaksi BSSN

DarkTracer memprofilkan Bjorka sebagai 'Bad Actor' yang telah bolak balik membocorkan basisdata di Indonesia sejak 2020.


Bantah Ribuan Surat untuk Jokowi Bocor, BIN: Enkripsi Berlapis

24 hari lalu

Bantah Ribuan Surat untuk Jokowi Bocor, BIN: Enkripsi Berlapis

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) membantah ada dokumen surat menyurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bocor.


Ramai Kabar Soal Data Pentingnya Bocor, BIN: Hoaks Itu

26 hari lalu

Ramai Kabar Soal Data Pentingnya Bocor, BIN: Hoaks Itu

Belakangan ini ramai terdengar kabar bahwa data penting milik Badan Intelijen Negara atau BIN bocor. Benarkah?


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

34 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.