NasDem Nilai Usulan Hak Angket Demokrat Terlalu Prematur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasanan pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY juga meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penyadapan tersebut. ANTARA FOTO

    Suasanan pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY juga meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penyadapan tersebut. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan partainya tak akan menyetujui usulan hak angket Fraksi Demokrat untuk mengusut dugaan penyadapan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Ia mengatakan usulan tersebut sangat prematur.

    "Kami tidak mendukung usulan inisiatif hak angket ini karena berpotensi mempengaruhi proses pengadilan dan akan mengganggu stabilitas politik," kata Johnny melalui pesan WhatsApp di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2017.

    Baca juga:
    Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini
    Pemuda Muhammadiyah: Penyadapan SBY Penyalahgunaan Kekuasaan
    SBY Minta Transkrip Percakapannya dengan Ma'ruf Diserahkan

    Selain prematur, Johnny menambahkan, usulan tersebut tak berdasar dan hanya berusaha mengintervensi proses pengadilan. "Proses politik di DPR berupa hak angket akan berpotensi dan bernuansa contempt of court proceedings," ujar dia.

    Silakan baca:
    Ini Kata PDIP Soal Usulan Hak Angket Selidiki Penyadapan
    Fraksi Hanura Tolak Usulan Hak Angket Dugaan Penyadapan SBY
    Kata PKS Soal Usul Hak Angket Demokrat Dugaan Penyadapan SBY

    Partai Demokrat mengusulkan pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan SBY dan Ma’ruf. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman mengatakan pihaknya tengah menggalang dukungan terhadap usulan tersebut.

    Benny mengatakan tengah menyusun rancangan sambil menggalang dukungan minimal 25 anggota Dewan dan minimal dua fraksi. Rancangan usulan tersebut memuat latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan pengajuan hak angket.

    Johnny pun menyarankan agar Dewan berfokus pada tugas pokok: menyelesaikan pembahasan undang-undang. "Tugas politik masih sangat banyak termasuk menyelesaikan RUU penyelenggaraan pemilu yang sangat prioritas," katanya.

    ARKHELAUS WISNU

    Simak:
    Ahok Minta Maaf: Luhut, Kapolda, dan Pangdam Temui Ketua MUI
    SBY Ingin Sekali Bertemu Presiden Jokowi, tapi Ada yang...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.