Mendagri Tjahjo Setuju Revisi Undang-Undang Ormas  

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumala di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setuju revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Omas), karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait dengan syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

"Kami sudah menyampaikan, revisi UU Ormas perlu atau tidak, karena untuk membubarkan atau membekukan ormas dalam UU Ormas tidak gampang," kata Tjahjo di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 2 Februari 2017.

Baca juga: Ketua MUI dan Kapolri Minta Ormas Hentikan Sweeping

Dia mengatakan kalau ada pengurus ormas menegaskan anti-Pancasila, pemerintah tidak bisa langsung membubarkannya karena ada berbagai aturan yang harus dilewati.

Tjahjo menjelaskan apabila ormas mau dibubarkan, harus diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, putusan pengadilan, dan apabila kalah bisa mengajukan banding serta dapat mengubah namanya.

"Kalaupun mau direvisi, bagaimana agar Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung bisa melarang ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara," ujarnya.

Simak pulas: Menteri Agama: Ormas Tak Seharusnya Melakukan Sweeping

Menurut dia, selama pemerintah Presiden Joko Widodo, hanya satu ormas yang dibubarkan pemerintah, yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dengan dasar yang jelas, yakni penolakan dari masyarakat dan tidak memiliki izin.

Namun dia menegaskan bahwa 'bola' perubahan atau revisi UU Ormas ada di Dewan Perwakilan Rakyat, apabila disetujui maka pemerintah siap membahasnya.

Lihat pula: Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping

"Di era pemerintahan Pak Jokowi, baru satu ormas yang dilarang, yaitu Gafatar, karena elemen masyarakat menolak," katanya.

Selain itu, dia menegaskan setiap orang berhak mengajukan pembentukan ormas tapi harus konsisten menganut paham Pancasila sebagai ideologi negara.

Baca juga: Jumlah Ormas Ratusan Ribu, Wiranto: Butuh Penertiban

Tjahjo menegaskan ormas berpaham komunis tetap dilarang dan apabila ada yang berniat mendirikannya, akan berhadapan dengan aparat kepolisian dan masyarakat Indonesia.

ANTARA

Simak juga:
Perlakuan Ahok ke Ma'ruf Amin, MUI Keluarkan Pernyataan Ini
Ahok Minta Maaf: Luhut, Kapolda, dan Pangdam Temui Ketua MUI






Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

13 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

15 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

17 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

20 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

20 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

20 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

21 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.