Pemuda Muhammadiyah: Penyadapan SBY Penyalahgunaan Kekuasaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasanan pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY juga meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penyadapan tersebut. ANTARA FOTO

    Suasanan pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY juga meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penyadapan tersebut. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta – PP Pemuda Muhammadiyah menilai penyadapan yang dilakukan terhadap pembicaraan Susilo Bambang Yudhoyono dan KH Ma'ruf Amin dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. "Itu abuse of power," kata Ketua bidang hukum PP Pemuda Muhammadiyah, Faisal, dalam diskusi Akankah Ahok Dipenjara di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017. Kepolisian diminta untuk memproses hukum penyadapan itu.

    Dalam sidang perkara penistaan agama pada Selasa lalu, penasihat hukum Ahok, Humphrey Djemat, mengatakan akan mengeluarkan bukti-bukti pembicaraan telepon antara SBY dan Ma'ruf Amin. Penasihat hukum Ahok dengan yakin mengatakan pembicaraan itu terjadi pada 7 Oktober 2016, pukul 10.16 WIB.

    Baca:
    Menkominfo: Isu Penyadapan Diselesaikan di Pengadilan
    Wakil Kepala Polri Tegaskan Polisi Tidak Menyadap SBY

    Belakangan, Humphrey mengatakan informasi adanya pembicaraan itu berasal dari situs online Liputan6. Padahal di dalam tulisan berita itu tidak ada keterangan hingga detail waktu pembicaraan antara SBY dan Ma'ruf Amin.

    Baca juga:
    Fraksi Hanura Tolak Usulan Hak Angket Dugaan Penyadapan SBY
    Kata PKS Soal Usul Hak Angket Demokrat Dugaan Penyadapan SBY

    Anggota tim advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera, khawatir atas penyadapan yang dilakukan pihak Ahok. "Saya khawatir negara ini lama-lama jadi negara mafia, bukan negara hukum," kata Kapitra.

    Meski BIN telah mengeluarkan keterangan pers yang membantah adanya penyadapan itu, Kapitra mengatakan pengakuan itu disampaikan penasihat hukum Ahok di persidangan pengadilan. Humphrey, kata Kapitra, mengancam Ma'ruf untuk membeberkan bukti adanya pembicaraan dengan SBY.

    Kapitra menilai penyadapan itu sebagai kejahatan atas kemanusiaan. "Itu mengganggu kebebasan masyarakat sebagai manusia yang merdeka," ujar dia. Penyadapan hanya bisa dilakukan bila ada perintah pengadilan atas sebuah kejahatan yang dilakukan.

    Menurut Kapitra, penyadapan atas SBY dan Ma'ruf harus diproses hukum. Sebab, kasus itu bersifat delik umum, sehingga polisi tidak perlu menunggu laporan untuk memprosesnya. "Itu ancamannya 10-15 tahun dalam UU ITE," kata Kapitra.

    AMIRULLAH SUHADA

    Berita Terkait:
    Menteri Yasonna Tegaskan Pemerintah Tidak Menyadap SBY
    Polri: Dugaan Penyadapan Percakapan SBY-Ma'ruf Hanya Rumor
    Merasa Disadap, SBY Minta Pendukung Bersabar
    SBY: Penyadapan Bisa Bikin Kalah Calon dalam Pemilu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?