Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Reporter

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ke Ombudsman, hari ini, 2 Februari 2017. Laporan Kontras tersebut berkaitan dengan hasil rapat yang dilakukan antara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 30 Januari 2017.

Haris menyampaikan bahwa rapat yang dilakukan dua institusi publik tersebut menghasilkan kebijakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi. “Kami ingin melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Wiranto. Kami akan fokus pada saudara Wiranto,” kata Haris di Ombudsman, Kamis, 2 Februari.

Baca: Dilaporkan Kontras ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Haris menegaskan bahwa sesuai perundang-undangan, kementerian yang dipimpin Wiranto saat ini bertugas sebagai koordinator. Ia menilai kementerian tersebut tidak mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan. Sebab penyelesaian kasus HAM berat sudah diatur dalam peraturan lain.

Menurut Haris, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah menjelaskan secara pasti. Dalam peraturan itu, pihak yang berwenang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat adalah Kejaksaan Agung, Komnas HAM, pengadilan, dan presiden. Dalam peraturan itu tidak disebutkan tugas Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Meski begitu, Haris menyebutkan dalam peraturan itu ada peluang untuk melakukan rekonsiliasi. “Namun tidak ada turunan dari peraturan itu,” kata dia. Ia menegaskan apa yang dilakukan Wiranto adalah maladministrasi di luar kewenangan dia.

Baca: Kontras Laporkan Kemenko Polhukam & Komnas HAM ke Ombudsman

Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan telah menerima laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan beberapa tahapan terhadap laporan Kontras tersebut. “Kami akan verifikasi terlebih dahulu,” kata dia.

Setelah itu, Ninik menambahkan, Ombudsman juga akan mengklarifikasi laporan tersebut kepada pihak terlapor. Akan ada kesempatan untuk berdiskusi antara pihak Kontras sebagai pelapor dan Kemenkopolhukam. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan Ombudsman akan melakukan langkah investigasi apabila dugaan maladministrasi cukup kuat.

Ninik melanjutkan, pihaknya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi, bahkan juga sanksi jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Namun ia memastikan laporan dari Kontras akan masuk rapat pleno pimpinan.

DANANG FIRMANTO

Simak pula:
Polri: Dugaan Penyadapan Percakapan SBY-Ma'ruf Hanya Rumor
Ini Reaksi Adik Firza Setelah Tonton Video Diduga Kakaknya






Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode


Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

8 April 2022

Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

Wiranto memberikan penjelasan ke BEM Nusantara soal isu Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.


Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

8 April 2022

Temui Mahasiswa Jelang Demo Jokowi 3 Periode, Wiranto: Ketimbang Panas-panasan

Ketua Wantimpres Wiranto bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres menjelang demo menolak Jokowi 3 periode