Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez

    Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez

    TEMPO.CO, Jakarta - Analis politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adiansyah, menengarai Presiden Joko Widodo masih konsisten di posisinya sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

    Meskipun ia melihat memanasnya suhu politik belakangan ini, bukan pada keriuhan pilkada DKI 2017, tapi muaranya pada pilpres 2019.

    Simak: Analis Politik: Menuju 2019 Cikeas Vs Teuku Umar Memanas

    Donny menekankan lebih spesifik, bahwa pertarungan di 2019 itu antara kekuatan kubu Cikeas dan Teuku Umar, merujuk tempat presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Kedua tokoh nasional ini merepresentasikan pula dua partai besar, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

    Baca juga: Analis Politik: Jokowi dan SBY Tak Perlu Bertemu

    Kompetisi dalam pilgub DKI yang mengusung Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi makin meyakinkan Donny, adanya indikasi Cikeas versus Teuku Umar tersebut. "Sangat kentara," katanya.

    "Indikasinya jelas, dana yang digelontorkan untuk kampanye ini cukup besar, penggalangan opini secara massif dan signifikan pun sudah terang," katanya.

    Silakan baca: Analis Politik: Antasari Azhar Simbol Pertarungan Dimulai

    Sikap Jokowi, menurut Donny, masih konsisten menunjukkan tanggung jawabnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bahkan Presiden harus berani memukul mundur siapa pun yang mengancam kebangsaan dan kebinekaan,” katanya.

    Memanasnya suhu politik ini, menurut Donny, tidak akan mereda, meskipun SBY dan Jokowi bertemu. "Pertemuan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab publik justru akan menilai SBY bernegosiasi dengan Jokowi untuk kepentingan politik jangka pendek," kata Donny.

    Sedangkan Jokowi, diharapkan tentunya harus berada di posisi berdiri di semua pihak. Berkaitan dengan posisinya sekaligus sebagai petugas partai, menurut Donny, Jokowi pintar menempatkan diri. "Sebagai presiden, Jokowi mengemban tugas kenegaraan bukan kepartaian, meski tak menutup kemungkinan keduanya beririsan," kata dia.

    Dalam situasi memanas politik menuju 2019, Donny berharap pula agar Jokowi mengedepankan politik kenegaraan. "Artinya, pertarungan Jokowi adalah kepada siapa saja yang berdiri di seberang kepentingan negara dan bangsa," katanya.

    S. DIAN ANDRYANTO

    Silakan baca berita utama:
    Ahok Minta Maaf: Luhut, Kapolda, dan Pangdam Temui Ketua MUI
    SBY Ingin Sekali Bertemu Presiden Jokowi, tapi Ada yang...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.