Korupsi E-KTP, KPK Periksa Empat Mantan Anggota DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2011-2015) Sugiharto, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 28 Desember 2016. Sugiarto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan sekaligus pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012, yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2011-2015) Sugiharto, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 28 Desember 2016. Sugiarto diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan sekaligus pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012, yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Djamal Aziz, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis, 2 Februari 2017. Pemeriksaan yang dilaksanakan sejak pagi itu berakhir sekitar pukul 16.15.

    "Saya saksi untuk e-KTP. Saya sampaikan yang saya tahu saja," ucap Djamal saat keluar KPK, Kamis, 2 Februari 2017.

    Baca: Kasus Korupsi E-KTP, Selama 2016 KPK Sita Rp 247 Miliar

    Hari ini, Djamal diperiksa sebagai saksi untuk mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Djamal mengatakan, saat pemeriksaan, penyidik lebih banyak bertanya seputar hubungannya dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek e-KTP. "Tadi ditanyai, kenal enggak sama pejabat pembuat komitmen? Saya bilang, enggak kenal. Ditanyai, tahu enggak? Ya, saya jawab enggak tahu saya. Waktu masih plt, saya tahu," ujarnya.

    Selain itu, Djamal banyak menjawab tidak tahu saat ditanyai awak media. Soal aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun itu pun, Djamal menjawab tak tahu.

    "Jadi begini, saya itu hanya pada awalnya saja tahu. Setelah itu, saya sudah tidak mengikuti. Saya di Komisi X pada waktu itu intens masalah PSSI dan KPSSI. Jadi enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu," tutur Djamal.

    Baca: KPK Gali Peran Anas Urbaningrum dalam Proyek E-KTP

    Selain memanggil Djamal, penyidik KPK hari ini memeriksa tiga mantan anggota DPR lain. Mereka adalah Jazuli Juwaini, Abdul Malik Haramain, dan Mirwan Amir. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

    Dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, KPK juga menetapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait dengan proyek tersebut. Akibatnya, keuangan negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Luhut Datangi Ma'ruf, GNPF MUI: Ahok Difasilitasi Negara
    Ini Reaksi Adik Firza Setelah Tonton Video Diduga Kakaknya

     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.