Kontras Laporkan Kemenko Polhukam & Komnas HAM ke Ombudsman

Reporter

Koordinator KontraS Haris Azhar dan Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri, memberikan keterangan awak media, di kantor KontraS, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016. Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS memberikan catatan terkait sejumlah kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama dengan keluarga korban tindak kekerasan HAM melaporkan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke Ombudsman, di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Kamis 2 Februari 2017.

Kontras dan keluarga korban menolak usul pemerintah Indonesia yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui jalur rekonsiliasi karena dinilai dapat semakin melemahkan supremasi hukum di Indonesia.

Baca juga:
Aksi Kamisan Seberang Istana, Ingatkan Tuntaskan ...

"Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan melakukan rekonsiliasi sebagai penyelesaian kasus bisa semakin melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebaiknya tetap diselesaikan melalui jalur hukum," kata Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja KontraS.

Kontras menduga telah terjadi tindakan maladministrasi oleh Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Simak pula:
Ahok Minta Maaf: Luhut, Kapolda, dan Pangdam Temui Ketua MUI

"Dugaan tindakan maladministrasi tersebut berkenaan dengan kesepakatan sepihak Kemenko Polhukam dan Komnas HAM untuk menempuh rekonsiliasi atau non-yudisial sebagai pilihan politik pemerintah dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat," kata Haris.

Keluarga korban pelanggaran HAM juga menolak penyelesaian non-yudisial.

Sumarsih, ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) yang tewas dalam Peristiwa Semanggi 1 tahun 1988, mengatakan dengan berjuang menuntut penegakan hukum berarti melanjutkan perjuangan para mahasiswa yang meninggal dunia menuntut penegakan hukum pada 1998 lalu.

Silakan baca:

Wiranto Ungkap Alasan Gandeng Australia Soal Dana Teroris
Wiranto Minta Calon Hindari Isu SARA pada Pilkada 2017

"Kami masih akan terus berjuang sampai Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga nilai-nilai kemanusiaan," kata Sumarsih. "Untuk mencegah terjadinya keberulangan (pelanggaran HAM), ya tidak ada cara lain yaitu dengan membuat jera atau menghukum orang yang bersalah, harus lewat hukum," katanya.

Menurut Sumarsih, keluarga korban tidak akan berhenti berupaya menyelesaikan kasus HAM tersebut lewat jalur hukum.

"Masih ada lembaga kepresidenan, lembaga-lembaga tinggi negara yang masih bisa kami minta untuk mewujudkan komitmen Jokowi untuk menghapus impunitas. Tanpa penegakan hukum, saya percaya Indonesia tidak akan bisa lepas dari beban politik bangsa," kata Sumarsih.

Selain itu, Kontras juga menuntut Menkopolhukam Wiranto untuk dimintai pertanggungjawaban terkait tragedi Trisakti 1998, Semanggi 1 dan 2 pada 1998 dan 1999, serta kerusuhan Mei 1998.

Menkopolhukam Wiranto saat terjadi peristiwa kerusuhan 1998 menjabat sebagai Panglima TNI.

GREGORIUS BRAMANTYO  I  S. DIAN ANDRYANTO






Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

2 jam lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

1 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

1 hari lalu

Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap 2 Oktober. Ironisnya, sehari sebelum diperingati telah terjadi Tragedi Kanjuruhan.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.