INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun tiga ruas tol baru. Ketiga ruas tol tersebut, yakni Cipali-Bandara Kertajati, Majalengka; Cipali-Pelabuhan Patimban, Subang; dan tol menuju kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, atau Jagoratu (Jakarta-Bogor-Palabuhan Ratu).
"Kami segera mengusulkan proyek ini ke pemerintah pusat," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai rapat pimpinan (rapim) di gedung Sate, Bandung, Rabu, 1 Januari 2017.
Baca Juga:
Pembangunan tiga ruas tol ini menambah proyek ruas tol di Jawa Barat sehingga total ada 17 ruas tol. Panjang tiga ruas tol ini mencapai 77 kilometer dengan rincian tol Cipali-Patimban sepanjang 20 kilometer, Cipali-Bandara Kertajati 7 kilometer, dan tol Jagoratu 50 kilometer.
"Jagoratu itu akan menghemat waktu tempuh. Jadi ini penting untuk kita menyambut Ciletuh. Apalagi kalau orang Palabuhan Ratu inginnya segera (dibangun)," ujar Aher.
Dalam rapim itu dibahas pula tentang Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). BIUTR merupakan proyek pemerintah pusat di Jawa Barat. Proyek hasil kerja sama dengan JICA Jepang ini kontraknya akan dimulai pada Juni 2017. Salah satunya untuk ruas jalan tol dari Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menuju Soekarno-Hatta Bandung. Namun proyek ini terkendala pembebasan lahan. "Lahan yang fokus kita bebaskan itu dari Padaleunyi (GBLA) ke Soekarno-Hatta. Sebagian sudah dibebaskan," kata Aher.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 350-an miliar untuk proyek tol ini. Rinciannya, Rp 50 miliar merupakan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung dan Rp 300-an miliar merupakan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan tersebut.
Adapun lahan yang belum dibebaskan dalam proyek ini, yakni dari GBLA menuju Soekarno-Hatta sepanjang 3 kilometer. Anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan tersebut mencapai Rp 900-an miliar karena harga tanah mencapai Rp 3 juta/meter.
"Nah, Rp 900 miliar itu masih belum disepakati dari mana uangnya. Kalau provinsi, kita nyatakan berat karena cukup besar. Sebab, beban kita untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain," kata Aher.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membahas hal tersebut dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Aher berharap bisa diselesaikan seluruhnya oleh pemerintah pusat atau ada solusi pola pendanaan lain. "Yang Rp 900 miliar itu kelihatannya, ya harus sharing lagi. Ya, kalau enak sharing itu, 50 persen (pendanaan) pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, 20 persen pemerintah kota," ucap Aher. (*)
