Isyarat Patrialis Bakal Diberhentikan Secara Tak Hormat  

Reporter

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar masuk ke dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017. KPK menahan Patrialis Akbar dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberi sinyal akan merekomendasikan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Patrialis Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan suap. Hukuman dari Mahkamah Kehormatan tetap diberikan walaupun Patrialis telah mengajukan pengunduran diri ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Patrialis Dianggap Religius Eks-Hakim MK: Masa Begitu Sih

Anggota Mahkamah Kehormatan MK, Achmad Sodiki, mengatakan perbuatan Patrialis dalam dugaan suap yang terungkap KPK telah mencoreng MK. Apalagi, kata dia, Patrialis diduga membocorkan draf putusan yang merupakan rahasia negara. "Kalau dilihat kasusnya, dia (Patrialis) harus diberhentikan secara tidak terhormat," kata Sodiki, yang juga mantan hakim MK, Rabu, 1 Februari 2017. "Kami ingin putusan cepat selesai agar tidak terlalu menjadi beban.”

Kemarin, Mahkamah Kehormatan MK menggelar sidang perdana setelah dibentuk Dewan Etik MK sehari setelah penangkapan Patrialis, Rabu pekan lalu. KPK menangkap bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu karena diduga menerima fulus dari Basuki Hariman, importir daging sapi, untuk mempengaruhi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MK diberi waktu 30 hari untuk menetapkan status pemberhentian Patrialis. Selain Achmad Sodiki, Mahkamah Kehormatan MK diawaki Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman; mantan Ketua Mahkamah Agung dan guru besar ilmu hukum, Bagir Manan; tokoh masyarakat, As'ad Said Ali; dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta.

Baca juga: Basuki Hariman Ungkap Syarat Bisa Bertemu Patrialis Akbar

Seusai persidangan kemarin, Bagir Manan mengatakan Mahkamah Kehormatan telah meminta keterangan ketua dan anggota Dewan Etik MK, Abdul Mukhtie Fadjar dan Hatta Mustafa, soal pelanggaran etik. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap dua hakim konstitusi yang menjadi hakim panel dalam permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan, Manahan Sitompul dan I Dewa Gede Palaguna, soal kemungkinan Patrialis mempengaruhi putusan dalam perkara tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap ajudan, sekretaris, dan pengawal pribadi Patrialis dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka pernah masuk ke ruang kerja Patrialis.

Menurut Bagir Manan, pemeriksaan dipercepat dari semula sidang perdana hanya untuk menetapkan ketua dan sekretaris Mahkamah Kehormatan serta menentukan agenda persidangan. "Untuk apa lama-lama," katanya. "Kami juga akan meminta keterangan KPK ataupun Patrialis. Kami yang akan ke sana (KPK)."

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya bersedia berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan. "Kami harap proses penegakan etik menjadi batu loncatan untuk perbaikan institusi MK ke depan," ujarnya.

Seusai persidangan, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan tidak mengetahui dugaan koleganya membocorkan dan menjual putusan uji materi. Palguna memastikan Patrialis tidak mempengaruhi rapat panel ataupun permusyawaratan hakim. Hal senada diutarakan hakim Manahan Sitompul. "Sembilan hakim kan berdiri sendiri, susah mempengaruhinya," ujarnya.

Adapun kuasa hukum Patrialis, Dorel Amir, mempersilakan Mahkamah Kehormatan MK memutuskan nasib kliennya sebagai hakim konstitusi, termasuk jika harus memberhentikan secara tidak hormat. "Kami serahkan ke Mahkamah Kehormatan karena Patrialis sudah mengirim surat pengunduran diri," kata Dorel, kemarin.

ADITYA BUDIMAN | HUSSEIN ABRI YUSUF






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

2 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

2 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

3 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

16 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

17 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

17 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

23 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

26 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.