Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain

    Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.COJakarta - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta para pemimpin bangsa dan masyarakat tidak menghabiskan energi dengan bertikai.

    "Jangan menghabiskan energi dengan bertikai karena kita ini semuanya bersaudara, musuh sebenarnya kita adalah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan," kata Nuh seusai orasi ilmiah di Universitas Pertamina, Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

    Menurut dia, energi anak bangsa seharusnya digunakan untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan tersebut. "Kalau energi dihabiskan untuk bertikai, target kita menjadi Indonesia emas pada 2045 tidak tercapai," ujarnya.

    Baca juga:
    Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja MK
    Diperiksa Kasus Makar, Rizieq Akan Kerahkan 2.000 Orang FPI

    Indonesia emas bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Pada saat itu, ditargetkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia dengan penduduk yang memiliki usia produktif terbesar. Karena itu, kata Nuh, perlu ada sosok pemimpin yang bisa merangkul kedua kekuatan dan merajut perdamaian.

    "Ke depannya, kita membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar pemimpin, melainkan yang menjadi negarawan serta bukan pemerintahan," tuturnya. 

    Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Air, Nuh mengatakan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan dialektika dan bukan melalui proses hukum. Kedua belah pihak yang berselisih pendapat harus diajak dialog. Dari dialog tersebut, akan dihasilkan pemikiran baru.

    "Kalau semua persoalan dibawa ke jalur hukum, tradisi keilmuan akan hilang. Masyarakat yang cerdas seharusnya berbasis pengetahuan," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.