Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja MK  

Reporter

Jimly Asshiddiqie berfoto bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di acara Syukuran 60 Tahun dan Peluncuran Buku Jimmly Asshiddiqie di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Sabtu, 16 April 2016. TEMPO/ARIEF HIDAYAT

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta kepada Presiden Joko Widodo agar menggelar pertemuan dengan para kepala lembaga membahas mekanisme sistem perekrutan hakim konstitusi.

"Kami usulkan Presiden, Ketua MK, Ketua MA, Ketua DPR adakan pertemuan," kata Jimly di gedung MK, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017. Selain soal rekrutmen hakim, pertemuan bisa membahas evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi. Jimly beralasan, sebagai sebuah lembaga, MK sudah berdiri cukup lama, yaitu 15 tahun, dan sekarang waktu yang tepat untuk mengevaluasi.

Ia berharap dengan adanya evaluasi MK bisa segera memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terjadi selama ini. "Saatnya dievaluasi. Sesuaikan dengan kebutuhan zaman, budaya kerja internal harus ada perbaikan," kata Jimly.

Baca: Patrialis Akbar Dicokok KPK, Profesi Hakim Tercoreng

Menanggapi kasus dugaan penyuapan yang melibatkan hakim konstitusi Patrialis Akbar, Jimly bersama mantan hakim konstitusi lainnya mengaku prihatin sekaligus kecewa. Menurut para mantan hakim itu, perkara yang membelit Patrialis merupakan masalah personal. "Kesimpulan kami memang yang terjadi dengan Patrialis masalah pribadi," ucapnya.

Hari ini, hakim Mahkamah Konstitusi menggelar pertemuan dengan delapan mantan hakim konstitusi. Pertemuan digelar di gedung MK, Jakarta. Para mantan hakim MK yang hadir ialah Abdul Muktie, Jimly Asshiddiqie, dan Maruarar Siahaan. Lalu ada Achmad Roestandi, Laica Marzuki, Achmad Sodiki, dan Ahmad Fadlil. Namun mantan Ketua MK Mahfud Md. tak tampak dalam pertemuan. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan pertemuan itu merupakan momen silaturahmi. "Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam rangka memperbaiki kekurangan," kata Arief.

ADITYA BUDIMAN

Baca juga: Kasus Suap Patrialis, Begini Liku-liku Kartel Daging Sapi






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

3 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

4 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

17 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

34 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).