PPATK Kaji Penggunaan Fintech untuk Usut Pendanaan Terorisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin. TEMPO/Subekti

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan lembaganya akan mempelajari teknik yang digunakan Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) dalam mengusut pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya dengan financial technology (fintech).

    "Mereka sudah menerapkan fintech. Nah, kami mau belajar bagaimana mereka melaksanakan itu," ucap Kiagus di kantornya, Rabu, 1 Februari 2017.

    Baca: PPATK Kerja Sama dengan Australia Putus Aliran Dana Teroris

    Selain itu, Kiagus berujar, melalui teknologi tersebut, lembaganya dapat menelusuri asal uang dan tujuan transaksi tersebut. "Yang pasti cara dia men-trace uang. Ada yang mentransfer uang dan mengintegrasikan uang. Itu pula yang umum dalam pencucian uang," tuturnya.

    Hari ini, PPATK dan Austrac menandatangani kerja sama menanggulangi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi intelijen di antara kedua negara.

    Ketika ditanyai soal hasil temuan PPATK terhadap aliran dana yang masuk ke jaringan terorisme di Indonesia, Kiagus mengatakan, "Sudah banyak. Cuma, kalau bicara angka, saya tidak hafal."

    Baca: Wiranto Ungkap Alasan Gandeng Australia Soal Dana Teroris

    Meski begitu, Kiagus menganggap pendanaan terorisme tidak berkaitan dengan asal negara duit tersebut. Menurut dia, ini berkaitan dengan aliran dana secara individual atau kelompok tertentu. "Kami tidak bisa mengatakan, jika negara X mengalirkan dana, negara itu terlibat dalam pendanaan terorisme," ucap Kiagus.

    Terkait dengan kerja sama PPATK-Austrac, Kiagus menuturkan lembaganya bakal berfokus sebagai financial intelligence yang tidak terlibat pada penindakan. Ia menyerahkan penindakan hasil kejahatan ini kepada kepolisian Indonesia dan Australia. "Ini bukan hanya soal tangkap-menangkap," katanya.

    Sementara itu, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan menyatakan kerja sama antara Indonesia dan Australia penting untuk menjaga kawasan regional Asia Tenggara dan Australia. "Indonesia salah atau mitra strategis yang paling penting bagi Australia, khususnya mengenai keamanan nasional," ujar Keenan.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga:
    Soal Video dengan Firza Husein, Rizieq: Itu Semua Fitnah
    Bantahan Kubu Ahok & Transkrip Keberatan atas Kesaksian MUI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.