Marak Wartawan Tak Jelas, Dewan Pers Minta Ini pada Humas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (dua dari kiri) bersama anggota DPR RI, Eko Hendro Purnomo (dua dari kanan) di Gedung Dewan Pers Jakarta pada 21 Desember 2016. Tempo/Reza Syahputra

    Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (dua dari kiri) bersama anggota DPR RI, Eko Hendro Purnomo (dua dari kanan) di Gedung Dewan Pers Jakarta pada 21 Desember 2016. Tempo/Reza Syahputra

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan pihaknya segera bekerja sama dengan berbagai biro hubungan masyarakat (humas) dan protokol di satuan kerja perangkat daerah untuk mendata ulang wartawan peliput berita di tempat tersebut. Langkah itu diambil Dewan Pers setelah melihat banyaknya wartawan yang diduga dari media yang tidak jelas.

    “Kami kaget, ada instansi pemerintah yang kasih seragam (wartawan) tapi kompetensinya tidak jelas,” kata Yosep di Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 31 Januari 2017.

    Baca: Ahok Keberatan Rizieq Jadi Saksi Ahli Agama, Ini Alasannya

    Menurut Yosep saat ini muncul media-media yang tidak jelas. Karena itu Dewan Pers juga bakal mengeluarkan kode khusus bagi media yang sudah terverifikasi.

    Dalam sistemnya nanti, media yang telah terverifikasi akan dengan mudah dilacak alamat kantor redaksi, nomor telepon, hingga nama wartawan yang meliput. Cara itu ditempuh untuk meminimalisir media yang hanya menulis berita bohong atau hoax.

    Yosep tidak memungkiri bahwa masih ada istilah wartawan amplop. Menurut dia, praktek-praktek memberikan uang bagi wartawan atau media dilakukan untuk kepentingan pemuatan berita. “Wartawan menjadi marketing medianya sendiri hingga terafiliasi dengan pasangan calon (politik),” ujar dia.

    Simak: Jusuf Kalla Bicara Soal Rizieq-Firza: Kok Kayak Novel Saja

    Untuk itu Yosep menginginkan adanya uji kompetensi wartawan sebagai strategi meningkatkan kualitas wartawan sekaligus media. Dewan Pers mencatat sejauh ini baru sekitar 12 ribu orang yang sudah mendapat sertifikasi melalui uji kompetensi. Mereka yang sudah memiliki kompetensi dari ujian tersebut juga memiliki kartu kompetensi. “Kartunya juga khusus,” kata dia.

    Ke depan, Dewan Pers ingin setiap media memiliki bagian editorial yang akan menentukan terbitnya berita. Selain itu juga ada ombudsman yang mengurus pengaduan. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kebiasaan verifikasi sebelum memuat berita.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.