Baleg DPR Setujui Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Perempuan Mahardhika dan Federasi Buruh Lintas Pabrik menuntut pemerintah segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat konferensi pers di LBH Jakarta, 11 Mei 2016.  TEMPO/Ahmad Faiz

    Aktivis Perempuan Mahardhika dan Federasi Buruh Lintas Pabrik menuntut pemerintah segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat konferensi pers di LBH Jakarta, 11 Mei 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi DPR menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), proses selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR, kata Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto.

    "Nanti dibawa ke Rapat Paripurna lalu resmi menjadi inisiatif usulan DPR. Siapa yang membahas tergantung dari Pimpinan DPR, setelah Rapat Paripurna ada Badan Musyawarah yang memutuskan," kata Totok di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

    Berita terkait: Aksi di Jombang Desak RUU Hapus Kekerasan Seksual Disahkan

    Dia menjelaskan isi RUU PKS itu memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual karena bisa terjadi kepada siapapun.

    Menurut dia, RUU PKS lebih lengkap dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, namun muatannya lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

    "Lebih spesifik terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sanksi yang diberikan disamakan dengan KUHP," ujarnya.

    Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan saat ini kekerasan seksual sudah terjadi dimana-mana dan meresahkan masyarakat sehingga perlu ada pengaturan dalam regulasi yang memberikan efek jera.

    Menurut dia efek jera itu bukan hanya sanksi pidana, namun ganti materi yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual.

    Baca juga: 5 Tahun, Ada 214 Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

    "Mengatur kekerasan seksual karena kelainan jiwa, ada laki-perempuan yang melakukan seksual dengan kekerasan," katanya.

    Dia menargetkan pembahasan RUU PKS selesai pada tahun 2017 karena tidak bisa membiarkan para pelaku melakukan kejahatan seksual dengan bebas.

    Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN yang juga pengusul RUU PKS, Ammy Amalia Fatma berharap RUU PKS dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban.

    Menurut dia diharapkan tidak hanya memberikan penindakan yang berat terhadap pelaku namun memberikan hak korban, pemulihan, dan kepedulian terhadap keluarga korban.

    Lihat pula: Aktivis: RUU Kekerasan terhadap Perempuan Harus Diselesaikan

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.